Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Transmigrasi sepakat mengedepankan tindakan pencegahan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan.
Hal ini disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPKP dengan Kementerian Transmigrasi di Auditorium Gandhi, Kantor Pusat BPKP.
“Kami harapkan perwujudan komitmen ini juga menjadi fondasi kuat untuk peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas negara,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
BPKP dan Kementerian Transmigrasi berkolaborasi membangun akuntabilitas dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Baca juga: Kementrans ajak universitas jadikan area transmigrasi "school of life"
Ateh menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis sebagai bentuk dukungan terhadap Kementerian Transmigrasi dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi.
“Kami lebih suka mendampingi dari awal dan melakukan tindakan-tindakan preventif daripada melakukan investigasi,” ungkapnya.
Senada, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa tindakan pencegahan itu lebih penting daripada penindakan.
Dia berkomitmen program transmigrasi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Kementerian Transmigrasi siapkan 2.000 Tim Ekspedisi Patriot tahun ini
“Kami bertekad bahwa transmigrasi harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.
Beberapa poin utama dalam Nota Kesepahaman tersebut antara lain, upaya pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko, lalu peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Poin terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan program transmigrasi penyediaan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan intern.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
