Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Makhruzi Rahman, meninjau langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan.
Kunjungan langsung ini dilakukan Sekretaris BNPP RI untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” kata Makhruzi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: 1.491 RTLH di Lampung Selatan direnovasi lewat program BSPS
Dalam peninjauan tersebut, Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.
Melihat langsung kondisi tersebut, Makhruzi menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurutnya, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.
Baca juga: Maruarar: Program renovasi 21.000 rumah di Papua dimulai Mei 2026
Ia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.
Baca juga: BPS: 686.900 rumah tangga tinggal di bangunan tak layak huni di Papua
“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.
Baca juga: Kodam XIV bersinergi Pemprov Sulsel bangunan RLH/RTLH
Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 lalu oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.
Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Maruarar: 80 persen anggaran PKP untuk bedah 400.000 RTLH
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
