Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama United Nations Environment Programme (UNEP) memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, perubahan iklim, hingga pengembangan pasar karbon.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin baik antara Indonesia dan UNEP, termasuk melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2024.
"Kerja sama tersebut menjadi landasan kuat untuk diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih konkret dan berdampak," kata Raja Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan bilateral antara Kemenhut dengan UNEP di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, awal pekan ini, keduanya membahas juga penguatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pengembangan pasar karbon kehutanan, serta skema pembiayaan inovatif untuk taman nasional.
Menhut menegaskan Pemerintah Indonesia menempatkan aksi iklim sebagai prioritas utama, khususnya dalam mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Ia menambahkan Indonesia juga memiliki ambisi untuk menjadi pusat karbon global (global carbon hub) dengan membangun pasar karbon berintegritas tinggi.
"Indonesia telah mengambil langkah besar dalam operasionalisasi pasar karbon melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025," kata Raja Antoni.
"Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi, sehingga memberikan kepastian dan transparansi bagi investor dan mitra," imbuhnya.
Selain itu, Menhut juga menyampaikan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Satgas tersebut bertugas mengembangkan solusi pembiayaan praktis bagi kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan berbagai pendekatan inovatif lainnya.
Terkait kerja sama REDD+, Raja Antoni menyambut baik inisiatif UNEP untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi REDD+ di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menjadi sektor utama dalam pengelolaan karbon di sektor FOLU, termasuk implementasi REDD+.
Ia menambahkan Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau.
"Program tersebut diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi model pengembangan pendekatan Jurisdictional REDD+ di berbagai daerah lainnya," ujarnya.
Selain itu, Menhut turut menyoroti pentingnya memperkuat representasi negara-negara hutan tropis di UNEP.
"Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berharap semakin banyak profesional Indonesia dapat berkontribusi di UNEP guna memperkuat mandat organisasi dalam isu lingkungan dan kehutanan global," kata dia.
Baca juga: Indonesia dorong penguatan perlindungan hutan dunia pada UNFF21
Baca juga: Indonesia ajak perkuat kemitraan global lewat World Mangrove Center
Baca juga: Indonesia tegaskan pembangunan tata kelola perdagangan karbon kredibel
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
