Banda Aceh (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI telah menyalurkan dukungan bantuan logistik serta peralatan penanganan darurat terhadap bencana alam di Aceh sebesar Rp32,6 miliar selama 2023-2025.
"Bantuannya ada rinciannya ya. Baik sebelum terjadi bencana, mitigasi, latihan-latihan kesiapsiagaan, dan ada juga bikin sumur bor," kata Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BNPB kepada awak media usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Aceh, bersama Forkopimda Aceh serta Bupati/Wali Kota se Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Kemudian, kata dia, setelah kejadian bencana, BNPB juga memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak musibah bencana alam baik banjir, longsor dan lainnya.
"Setelah kejadian kami juga memenuhi kebutuhan dasar. Kami akan hadir, termasuk anggaran," ujarnya.
Baca juga: BNPB upayakan kehadiran Manggala Agni di Aceh untuk atasi karhutla
Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa bantuan logistik dan peralatan itu diberikan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, kelancaran evakuasi dan keberlangsungan tanggap darurat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 28 item bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat untuk Aceh selama 2023-2025. Diantaranya seperti kebutuhan pokok, dapur umum, paket pakaian, matras, makanan siap saji, dan lain sebagainya.
Selain itu, Suharyanto juga menegaskan, bahwa BNPB juga membantu daerah melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Baca juga: BNPB siaga operasi modifikasi cuaca cegah banjir akhir tahun di Aceh
Baca juga: BNPB: Kepala daerah harus rutin simulasikan kesiapsiagaan bencana
Untuk tahun 2025 ini, terdapat sepuluh kabupaten/kota di Aceh yang telah diusulkan biaya hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dan prosesnya sejauh ini telah masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
"Pascabencananya, untuk tahun 2024 ada lima kabupaten/kota yang sudah mendapat, dan tahun 2025 ini ada sepuluh kabupaten/kota yang sedang berproses di Kementerian Keuangan," demikian Letjen TNI Suharyanto.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
