Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti koordinasi lintas sektoral yang belum optimal dalam tata kelola destinasi wisata nasional sehingga pengelolaan pariwisata Indonesia.
Menurut Novita, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berperan sebagai jembatan komunikasi untuk mengatasi ego sektoral yang masih terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata nasional.
“Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” kata Novita dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.
Usai melakukan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pekan lalu, Novita mendapatkan beberapa catatan terkait tata kelola destinasi wisata nasional.
Dia menjelaskan forum komunikasi yang subtantif antara Kemenpar, pemerintah daerah dan pengelola wisata masih minim. Kondisi itu menurut dia, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia.
Novita menegaskan bahwa keberadaan Kemenpar sangat penting untuk mengatasi eko sektoral yang masih terjadi di berbagai daerah.
“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral ini,” ujarnya.
Dia menilai Kemenpar harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah.
Dengan koordinasi yang kuat, kata dia, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.
Politisi Dapil 7 Jawa Timur itu menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.
“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” kata Novita.
Baca juga: Novita Hardini nilai investasi budaya dorong ekonomi daerah
Baca juga: Komisi VII: Piala Dunia 2026 momentum kebangkitan UMKM di Indonesia
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
