Moskow (ANTARA) - Otoritas Taliban di Afghanistan pada Ahad kembali menolak seruan internasional untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dengan dalih bahwa negara tersebut hanya akan mengikuti kehendak rakyat.
"Rakyat Afghanistan akan menangani isu dalam negeri karena hal tersebut merupakan kebutuhan nasional. Tuntutan dan masukan dari rakyat akan dipertimbangkan," kata juru bicara otoritas Afghanistan Zabihullah Mujahid, dikutip Tolo News.
Hal tersebut disampaikan Mujahid untuk merespons seruan pemimpin Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan sebagai bagian dari Organisasi Negara-negara Turkik (OTS) pada 21 Mei supaya Afghanistan membentuk pemerintahan inklusif yang mencerminkan keberagaman etnis di negara itu.
Dalam pernyataan bersama mereka, negara-negara anggota OTS juga mendorong otoritas Afghanistan memperkuat koordinasi dengan OTS dalam rangka memerangi terorisme.
Menurut Mujahid, Afghanistan memiliki komitmen kuat dalam membina hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara rumpun Turkik. Afghanistan juga berjanji tak akan menjadi ancaman bagi negara lain, kata dia.
Ia pun mendorong negara-negara anggota OTS untuk "mengakui tanggung jawab mereka terhadap Afghanistan" dalam hal dukungan ekonomi, namun tanpa mengusik bentuk pemerintahan Afghanistan yang saat ini berlaku.
Di tengah seruan reformasi yang disampaikan baik oleh PBB, negara-negara tetangga, maupun negara Barat, otoritas Afghanistan saat ini bersikukuh dengan sistem pemerintahan yang berjalan.
Otoritas Afghanistan saat ini dijalankan hanya oleh laki-laki, sebagian besar berasal dari etnis Pashtun, yang direkrut dari Taliban yang merebut kekuasaan pada 2021.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Misi PBB: Media independen di Afghanistan terus tergerus
Baca juga: Pemerintah Afghanistan ingin meluaskan kontak diplomatik pada 2025
Baca juga: Buruh Afghanistan Berjuang Keras Hadapi Kelangkaan Lapangan Kerja
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
