Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen menyelesaikan persoalan warga keturunan Indonesia-Filipina yang selama ini hidup tanpa dokumen kependudukan (undocumented persons), termasuk WNI yang berada di Filipina.
Saat menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Christopher Montero di Jakarta, Selasa, Yusril mengatakan masalah undocumented persons merupakan persoalan kemanusiaan yang memerlukan kerja sama erat kedua negara.
"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut melalui pendekatan administratif dan rekonsiliasi kemanusiaan, khususnya di wilayah perbatasan," kata Yusril, seperti dikonfirmasi.
Menurutnya, pendekatan administratif dan rekonsiliasi menjadi kunci agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi secara bermartabat.
Belum lama ini, kata Yusril, pihaknya juga telah bertemu dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado guna membahas kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Filipina untuk memberikan kesempatan kepada orang Indonesia yang ada di Filipina maupun orang Filipina yang ada di Indonesia agar bisa memilih ingin menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara Filipina.
Baca juga: Pemerintah bentuk desk penanganan keturunan Indonesia-Filipina
Bagi mereka yang memilih menjadi WNI, ia menyebutkan para keturunan Filipina yang ada di Sulawesi Utara sudah diterbitkan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Sementara bagi yang memilih warga negara Filipina, sudah diterbitkan juga paspor Filipina dan diberikan izin tinggal oleh pihak Imigrasi untuk menetap di Indonesia.
"Hal yang sama juga dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang ada di Filipina," tuturnya.
Dengan begitu, Yusril menyampaikan Indonesia dan Filipina telah menyepakati penyelesaian masalah tersebut secara baik dan bermartabat demi menghormati hak asasi manusia, baik bagi WNI maupun warga negara Filipina.
Pertemuan itu menegaskan komitmen Indonesia dan Filipina untuk terus memperkuat kerja sama hukum dan kemanusiaan yang dilandasi saling menghormati kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta stabilitas dan keamanan kawasan.
Dalam pertemuan itu, Duta Besar Filipina Christopher Montero juga berharap adanya peningkatan hubungan dengan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia di Filipina, serta bisa terdapat pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Filipina Bongbong Marcos.
Baca juga: Menko Yusril usul bentuk satgas penanganan keturunan RI di Filipina
Baca juga: Kanwil Imigrasi Sulut data 663 warga keturunan Filipina
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
