Banjar, Kalsel (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan izin perusahaan pertambangan jika terbukti merusak lingkungan yang memicu bencana banjir.
“Bapak Presiden sudah tegas, ada perusahaan yang salah langsung stop perzinannya, akan diambil alih oleh pemerintah,” kata Wapres saat berdialog dengan mahasiswa usai meninjau banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis.
Wapres menyatakan itu setelah mendengar aspirasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang mengkritik Pemprov Kalsel terkait pengawasan tata kelola lingkungan perusahaan tambang yang dinilai juga turut andil memicu banjir.
“Masalah perizinan tambang, kalau ada di list (diduga memicu banjir karena merusak lingkungan), Bapak Presiden pasti menghentikan izin perusahaannya,” tegas Wapres.
Setelah meninjau warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar dan Balangan, serta berdiskusi dengan pejabat di daerah, Wapres Gibran menilai adanya pendangkalan sungai di berbagai titik yang juga turut memicu banjir ketika musim hujan tiba seperti sekarang ini.
Baca juga: Wapres perintahkan Gubernur Kalsel serius tangani banjir yang berulang
“Sungai di Kalsel ini mungkin ada pendangkalan, lalu kawasan sungai beralih fungsi jadi perumahan, masalah tambang, alih fungsi lahan dan lainnya,” ungkapnya.
Setelah meninjau titik banjir di Kabupaten Banjar, Wapres menilai banjir terulang kembali di daerah itu, dan diperkirakan banjir tersebut bakal surut dalam waktu lama yang dipicu berbagai sebab, apalagi curah hujan yang masih tinggi di daerah itu karena masih musim penghujan berdasarkan laporan BMKG.
“Banjir ini surutnya lama ini (di Kabupaten Banjar), saya prihatin. Kami akan carikan solusi ya, ini peninjauan ada juga Kepala Basarnas,” ujar Gibran.
Baca juga: Wapres berikan 1000 paket bantuan untuk korban banjir Tebing Tinggi
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
