Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan tidak ada pemotongan ataupun keterlambatan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dari pemerintah pusat kepada enam provinsi di Tanah Papua.
Pernyataan itu disampaikan Ribka menanggapi informasi mengenai dugaan pemotongan dan keterlambatan penyaluran dana Otsus yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa.
“Tidak ada pemotongan dana Otonomi Khusus, dan tidak ada keterlambatan dari pemerintah pusat,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan realisasi dana Otsus untuk enam provinsi di Tanah Papua telah mencapai 100 persen hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, kebijakan yang saat ini berjalan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berlaku secara nasional, termasuk di wilayah Papua.
Baca juga: Kemendagri : Pengelolaan dana Otsus Papua harus tepat sasaran
Ribka mengatakan efisiensi anggaran hanya menyasar pos belanja yang dinilai tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan operasional, sedangkan dana Otsus tidak termasuk dalam skema efisiensi tersebut.
Ia menambahkan, dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, pemerintah telah menegaskan dana Otsus tetap menjadi prioritas.
“Presiden juga telah meminta Menteri Keuangan memproses pengembalian dana efisiensi tersebut,” ujarnya.
Menurut Ribka, proses pengembalian dana efisiensi kini masih dibahas agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kekeliruan kebijakan dalam pelaksanaannya.
Ia juga menekankan pentingnya pejabat daerah menyampaikan informasi berdasarkan data resmi pemerintah.
Hingga Mei 2026, kata dia, hampir seluruh penyaluran dana Otsus triwulan pertama kepada 46 daerah di Tanah Papua telah selesai dilakukan.
“Hingga bulan Mei, hanya tersisa satu kabupaten yang belum tersalurkan dan saat ini masih dalam proses, yaitu Kabupaten Nduga,” katanya.
Baca juga: Mendagri tegaskan Dana Otsus harus dirasakan masyarakat
Ribka menjelaskan keterlambatan penyaluran di Kabupaten Nduga disebabkan kendala teknis administrasi. Sementara itu, seluruh provinsi serta kabupaten/kota lain di Tanah Papua telah menerima penyaluran dana Otsus triwulan pertama sejak Februari hingga April 2026.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana agar penyaluran triwulan kedua dapat segera diproses.
“Jika pemerintah daerah telah merealisasikan dana tersebut untuk pelayanan kepada publik, maka segera lakukan pertanggungjawaban agar penyaluran pada triwulan kedua dapat segera dimintakan,” ujar Ribka.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024, penyaluran dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahap pertama paling lambat dilakukan pada April dan dapat dipercepat apabila pemerintah daerah telah menyelesaikan Rencana Anggaran dan Program serta laporan tahunan.
Kemendagri juga menjelaskan penurunan alokasi dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan pada 2026 dipengaruhi indikator kinerja, antara lain keterlambatan penetapan APBD 2026 dan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Dana Otsus 2025 yang mencapai Rp273,2 miliar.
Baca juga: Prabowo minta dana otsus tidak dipakai untuk DLN pemda di Papua
Baca juga: Kemendagri harap penggunaan dana otsus di Tanah Papua harus transparan
Baca juga: Menteri HAM: Dana Otsus kembali penuh jadi bukti Prabowo cinta Papua
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
