Jakarta (ANTARA) - Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) menyatakan usulan pilkada tak langsung atau dipilih oleh DPRD harus tetap menjamin kedaulatan rakyat dan tidak menjadi langkah mundur bagi keterwakilan perempuan di ruang publik.
Ketua Bidang Politik dan Kajian Stratejik PB KOPRI Gaby Tiara dalam keterangan di Jakarta, Selasa menilai wacana perubahan mekanisme pilkada perlu disikapi secara hati-hati dan terbuka.
Menurutnya, pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
"Pilkada langsung tidak hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga menyangkut prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi lokal. Potensi hilangnya kedekatan emosional dan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat," ujar Gaby.
Ia mengakui bahwa dalam praktiknya pilkada masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tingginya biaya politik, polarisasi di masyarakat hingga belum optimalnya kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Kendati demikian, Gaby menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut seharusnya dijawab melalui perbaikan sistem dan penguatan regulasi, bukan dengan mengurangi hak partisipasi rakyat.
"Solusi atas problem pilkada semestinya diarahkan pada penguatan penegakan hukum, pembenahan tata kelola politik lokal serta peningkatan pendidikan politik masyarakat," tuturnya.
Baca juga: Populi Center ungkap survei mayoritas warga ingin Pilkada langsung
Ia menyampaikan bahwa bagi organisasi perempuan seperti PB KOPRI, pilkada langsung memiliki arti strategis dalam memperluas ruang partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut dia, mekanisme pemilihan langsung dinilai membuka peluang yang relatif lebih setara bagi perempuan untuk terlibat dan tampil dalam kontestasi kepemimpinan daerah.
Dalam sistem langsung, kata Gaby, perempuan memiliki kesempatan untuk membangun legitimasi dari akar rumput yang sering kali bias gender.
"Di tengah masih kuatnya hambatan struktural dan budaya patriarki dalam politik, pilkada langsung memberi ruang bagi perempuan untuk memperoleh legitimasi langsung dari rakyat," ucapnya.
PB KOPRI, lanjut Gaby, mendorong agar setiap wacana perubahan kebijakan terkait pilkada dibahas secara inklusif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi serta kelompok perempuan.
Ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
"Kami berharap setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan jangka panjang demokrasi Indonesia, termasuk penguatan demokrasi lokal dan partisipasi perempuan, bukan sekadar solusi jangka pendek atas persoalan politik praktis," ujar Gaby.
Baca juga: Survei LSI Denny JA sebut mayoritas publik tolak Pilkada dipilih DPRD
Sementara itu, Ketua Umum KOPRI PB PMII Wulan Sari Aliyatus Sholihah menyatakan bahwa fokus perbaikan seharusnya bukan pada perubahan mekanisme, melainkan pada pembenahan sistem pendukungnya seperti penurunan biaya politik dan penegakan peraturan pemilu.
Ketua Umum KOPRI PB PMII Wulan Sari Aliyatus Sholihah. (ANTARA/HO-KOPRI PB PMII)Untuk itu, kata dia, PB KOPRI meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif meninjau ulang kebijakan mekanisme pilkada tak langsung tersebut.
"KOPRI menolak jika wacana perubahan mekanisme pilkada hanya dijadikan solusi pragmatis untuk meredam biaya politik, namun mengorbankan partisipasi publik. Hak politik perempuan tidak boleh ditukar dengan efisiensi anggaran," ujar Wulan.
Wulan memastikan PB KOPRI akan mengawal ketat isu itu untuk memastikan tidak adanya degradasi demokrasi.
Baca juga: DEEP Indonesia: Usul pilkada oleh DPRD langkah mundur demokrasi
Baca juga: Komisi II DPR: E-voting akan tetap jadi usulan untuk sistem pilkada
Baca juga: Yusril: Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
