Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (18/12) menandatangani pengesahan rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan, yang mencakup ketentuan untuk menekan Pentagon guna merilis rekaman serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkotika di dekat Venezuela.
Berdasarkan ketentuan itu, seperempat dari anggaran perjalanan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth akan ditahan hingga Pentagon menyerahkan rekaman mentah (unedited footage) serangan-serangan tersebut kepada Kongres.
Langkah itu diambil setelah meningkatnya tekanan kongres terhadap Hegseth untuk membeberkan video asli serangan tersebut, usai terungkap bahwa dua penyintas yang berpegangan pada puing-puing kapal yang diserang tewas dalam serangan selanjutnya, menyusul serangan awal pada 2 September.
Ketentuan itu merupakan bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act) AS untuk Tahun Fiskal 2026 senilai 901 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.722), atau sekitar 8 miliar dolar AS lebih besar dibandingkan jumlah yang diminta oleh pemerintahan Trump.
RUU pertahanan setebal lebih dari 3.000 halaman itu mencakup kenaikan gaji militer hampir 4 persen, perombakan untuk mempercepat pembelian persenjataan Pentagon serta berbagai langkah untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal Golden Dome AS dan meningkatkan kesiapan militer.
Berdasarkan RUU itu, pemerintahan Trump mengalokasikan 400 juta dolar AS per tahun selama dua tahun untuk memproduksi senjata bagi Ukraina serta menetapkan batasan terhadap pengurangan tingkat pasukan AS di Eropa dan Korea Selatan tanpa melakukan konsultasi dengan para sekutu.
RUU itu juga mengesahkan pendanaan sebesar 26 miliar dolar AS untuk pembangunan kapal, 38 miliar dolar AS untuk pesawat, dan 25 miliar dolar AS untuk meningkatkan produksi amunisi.
RUU tersebut menghapus kantor keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equity, and inclusion/DEI) di Pentagon, memangkas pembelanjaan terkait iklim sebesar 1,6 miliar dolar AS, mencabut otorisasi Perang Irak 1991 dan 2002 serta secara permanen mencabut sanksi AS terhadap Suriah.
Senat AS mengesahkan RUU tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil 77 banding 20 pada Rabu (17/12), sepekan usai Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskannya dengan hasil pemungutan suara 312 banding 112.
Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
