Bengkalis,Riau, (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, Provinsi Riau, Bagus Santoso menyampaikan kondisi darurat abrasi daerah setempat dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakorendal) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Wabup Bagus Santoso dalam sesi paparan kepala daerah di Bogor, Jawa Barat, menyampaikan kondisi geografis Bengkalis yang berada di sisi selatan Selat Malaka. Kondisi ini membuat wilayahnya berhadapan langsung dengan dinamika kawasan perbatasan yang strategis sekaligus rentan.
"Pulau Bengkalis saat ini berada dalam situasi sangat kritis. Abrasi telah menggerus daratan hampir 1,5 kilometer dan jika tidak ditangani secara serius, pulau ini berpotensi hilang secara bertahap," katanya dalam keterangan diterima di Bengkalis, Selasa.
Baca juga: Bengkalis siapkan Rp300 miliar untuk atasi abrasi
Dari total potensi abrasi sepanjang 222 kilometer, kata dia, sebanyak 120 km tergolong kritis. Sementara pemda baru mampu menangani 31 km, sehingga masih terdapat sekitar 90 kilometer kawasan yang membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, estimasi biaya penanganan mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Sedangkan anggaran infrastruktur tahun ini di Bengkalis hanya sekitar Rp42 miliar.
Wabup menekankan kewenangan penanganan pesisir berada pada pemerintah pusat, sementara kapasitas anggaran daerah sangat terbatas.
Abrasi yang tidak tertangani, menurutnya, tidak hanya mengancam permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggeser titik koordinat batas negara, yang memiliki implikasi serius bagi kedaulatan NKRI.
Baca juga: Pulau Bengkalis Menciut Akibat Abrasi
Rakorendal ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Sekretaris Jendral BNPP Makhruzi Rahman yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Forum ini juga memetakan realisasi program hingga triwulan III tahun 2025 dan mengidentifikasi persoalan di lapangan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi 2027.
Dalam laporannya, Sekjen BNPP menyampaikan jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga. "Ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera," ujar Makhruzi Rahman.
Baca juga: Menteri LHK pimpin tanam pohon mangrove serentak dari Bengkalis
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
