Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan secara resmi oleh Anggota I BPK RI I Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
“Pemeriksaan keuangan bukan sekadar menilai kepatuhan atas pengelolaan anggaran masa lalu, melainkan instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola di masa depan," kata Nyoman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: LKBN ANTARA raih dua apresiasi dari BSSN
Baca juga: BSSN napak tilas sejarah persandian ke situs Rumah Sandi Dukuh DIY
Ia menyampaikan bahwa perolehan Opini WTP selama enam tahun berturut-turut ini menandakan konsistensi BSSN dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Selain mempertahankan Opini WTP, BPK mencatat BSSN sebagai salah satu lembaga yang paling tepat waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan TA 2025. BPK juga mengapresiasi penuntasan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya
"Setiap program dan penggunaan anggaran negara harus dipastikan menghasilkan dampak serta manfaat nyata bagi masyarakat secara efektif dan akuntabel,” ujar Nyoman.
Pada kesempatan yang sama, BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai evaluasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan BSSN ke depan.
Catatan tersebut mencakup langkah inventarisasi serta optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penyusunan kajian terkait pemanfaatan aset tidak berwujud berupa perangkat lunak (software) agar memberikan nilai tambah maksimal bagi organisasi.
BPK juga merekomendasikan komitmen penyetoran kembali kelebihan pembayaran ke kas negara atas ketidaksesuaian volume maupun spesifikasi teknis belanja barang dan modal.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa raihan Opini WTP enam kali berturut-turut ini merupakan standar baku kepatuhan yang wajib dipertahankan dan ditingkatkan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas konsultasi dan rekomendasi BPK RI sehingga BSSN dapat melaksanakan komitmen akuntabilitas secara konsisten.
"Tentunya, apresiasi yang diberikan kepada BSSN kita harus melihat itu sebagai ujian terhadap komitmen dan konsistensi kita untuk memedomani apa yang sepatutnya kita lakukan,” kata Nugroho.
Baca juga: BSSN bekali faskes pengetahuan siber jaga keamanan layanan kesehatan
Baca juga: Anggota DPR minta BSSN percepat pembangunan SDM AI
Baca juga: BSSN sebut keamanan siber harus jadi aspek utama dalam RUU SDI
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
