Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses seleksi Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum bagi masyarakat, melainkan menggunakan mekanisme seleksi berbasis data resmi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mencegah kepentingan pihak tertentu.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Prosesnya dimulai dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS,” kata Mensos Saifullah Yusuf di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin.
Ia menjelaskan setelah data calon siswa diperoleh dari BPS, pendamping Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan, akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.
Baca juga: Mensos ingatkan masyarakat mampu tak manfaatkan Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos targetkan Sekolah Rakyat tampung 500 ribu lebih siswa pada 2030
“Verifikasi tersebut untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” ucap Mensos Saifullah Yusuf.
Setelah dinyatakan layak, lanjut dia, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur, untuk ditandatangani.
Mensos menekankan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah agar seleksi berjalan objektif dan transparan.
“Ini proses yang ketat, tidak bisa sembarangan. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat terapkan inovasi tes DNA talenta berbasis AI
Baca juga: Presiden ke Kalsel bawa berkah, dua tambahan Sekolah Rakyat disetujui
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
