Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk pemulihan pascabencana banjir, banjir bandang, dan longsor di wilayah Sumut.
"Anggaran ini dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana," ucap Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin.
Alokasi terbesar, lanjut dia, bidang infrastruktur meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, dan rehabilitasi rumah dengan total sekitar Rp275 miliar.
Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, bidang pendidikan Rp36,8 miliar, bidang kesehatan Rp6,9 miliar, dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.
"Kita akan lakukan pergeseran anggaran pemulihan pascabencana, seperti bidang pendidikan kita bagi dua infrastruktur, dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) gratis di daerah bencana," kata Bobby dalam rapat koordinasi dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian.
Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumut akhir November 2025.
Nilai tersebut, ungkap Bobby, setara dengan hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.
"Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota, dan mensinkronkan dengan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," katanya.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah akselerasi rehabilitasi pascabencana di Sumut
"Bila memang huntap sudah ter-cover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB. Jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta," kata Bobby.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 5.951 unit hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumut.
Selain itu, lanjut dia, juga perbaikan jalan, jembatan, pengiriman bantuan logistik, dan kebutuhan lainnya di wilayah Sumut.
"Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak dan ibu semua dalam pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa," ujar Suharyanto.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal.
Beberapa indikator tersebut, lanjut Tito, antara lain berjalannya pemerintahan tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, dan akses darat yang lancar.
Kemudian, aktivitas ekonomi berjalan, ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), gas elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.
Baca juga: AHY: Pemerintah terus kawal pemulihan di lokasi bencana Sumatera
"Kalau dilihat dari pemetaan kita, Sumut sudah membaik secara umum. Hanya tinggal beberapa daerah masih perlu kita percepat, seperti Tapsel (Tapanuli Selatan), Tapteng (Tapanuli Tengah), Taput (Tapanuli Utara), Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
