Magelang, Jawa Tengah (ANTARA) - Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 Magelang, Jawa Tengah (Jateng) memberikan pendampingan intensif kepada seorang siswi dengan gangguan kesehatan jiwa akibat trauma kekerasan seksual dan kondisi keluarga yang kurang harmonis.
Kepala SRMA 15 Magelang, Anisa saat ditemui di ruangannya, Jumat, mengatakan bahwa hasil asesmen tim kesehatan mendapati siswi tersebut merupakan korban kekerasan seksual sejak usia sekolah dasar.
“Mungkin dipendam. Jauh dari orang tua juga karena sebelumnya dia ini mondok. Nah sekarang, mungkin dengan lingkungan baru kaget dan terlihat kondisinya depresi berat. Susah berkomunikasi sama teman kalo di kelas dia sering teriak. Jadi memang membutuhkan penanganan khusus,” kata dia.
Pihak sekolah bekerja sama dengan rumah sakit dan Sentra Rehabilitasi Kementerian Sosial di Jawa Tengah untuk memastikan siswi yang bersangkutan mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang tepat.
Dia menegaskan, pendampingan dilakukan tidak hanya oleh tenaga medis dan dokter psikologi, tetapi juga wali asuh dan guru yang memantau kondisi siswi selama menjalani perawatan.
"Sebelumnya saya bawa konsultasi ke psikolog sepekan sekali, tapi setelah berkomunikasi dengan ibunya dan disepakati selama masa libur semester ini siswi tersebut mulai dirawat di RSJ," kata Anisa.
Anisa menilai hal ini sebagai salah satu wujud Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab perlindungan sosial, bukan sekadar fungsi pendidikan semata.
Dengan begitu ia pun berharap penanganan berkelanjutan dapat membantu siswi berusia 15 tahun yang gemar belajar IPS dan pandai menulis itu pulih, lalu segera bisa kembali mengikuti pembelajaran secara bertahap bersama teman-temannya.
"Inilah hebatnya Sekolah Rakyat, menurut saya, meski ada yang sakit teman-temannya semua memberi empati, peduli dan mendukung untuk kesembuhan, sportif mereka ini," ungkap Anisa.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kementerian Sosial ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Adapun untuk tahap awal, 166 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas milik pemerintah daerah. Kemudian pemerintah bakal membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah selesai.
Baca juga: Kebijakan tanpa ponsel picu prestasi belajar siswa di SRMA 15 Magelang
Baca juga: Pemerintah siapkan 15 ribu laptop untuk siswa Sekolah Rakyat
Baca juga: Kemensos: Sekolah Rakyat buka akses pendidikan anak keluarga miskin
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
