Kediri (ANTARA) - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia mengapresiasi program penurunan stunting di Kota Kediri, Jawa Timur yang dinilai cukup baik.
Tenaga Ahli Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Setwapres Ali Sadikin, Kamis, mengemukakan pihaknya sengaja memilih Kediri sebagai lokasi pemantauan penanganan stunting.
Kediri mendapatkan penghargaan peringkat kedua untuk kabupaten/kota yang berkinerja baik.
"Kami ingin melihat di lapangan program penurunan stunting yang dilakukan oleh Kota Kediri. Jadi, kami turun ke lapangan sampai di mana dan sejauh apa program berjalan," katanya saat meninjau aktivitas posyandu di Pesantren Wali Barokah Kediri.
Ia mengatakan tim ingin memantau aktivitas dari tingkat bawah yakni di posyandu. Dari hasil pemantauan di posyandu tersebut, kader juga proaktif menjelaskan langkah-langkah program mereka untuk penurunan stunting.
"Posyandu, ibu-ibu dari kader juga menjelaskan langkah-langkah kemudian mereka melakukan tindakan terhadap bayi atau orang tua yang punya potensi terjadinya stunting," kata dia.
Ia pun berharap program prioritas dapat lebih ditingkatkan dan bisa lebih baik lagi. Kendati ada efisiensi, diharapkan program untuk mengatasi masalah stunting bisa menjadi perhatian dan ditingkatkan lagi.
"Ke depan kami berharap pemkot terus meningkatkan kinerja untuk program (penurunan) stunting terutama indikator yang terbilang cukup tinggi. Biasanya terkait imunisasi dasar, terkait ASI eksklusif dan juga MPASI," kata dia.
Ali mengungkapkan untuk angka stunting di tingkat nasional masih sekitar 19 persen. Pemerintah bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut, sebab pada 2030 diharapkan tinggal 5 persen.
Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), diketahui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8 persen.
Angka ini lebih rendah 0,3 persen poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 20,1 persen.
Capaian prevalensi stunting 19,8 persen ini juga menjadi tantangan baru, mengingat target penurunan stunting pada 2025 adalah 18,8 persen membutuhkan upaya lebih keras dan kolaborasi lebih erat.
Baca juga: Pemprov Sumsel manfaatkan penyuluh kesehatan edukasi cegah stunting
Hal ini terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat (638.000 balita), Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita).
Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) yang sudah disusun Setwapres lebih mengedepankan faktor pencegahan.
Strategi tersebut memastikan intervensi sejak masa prakelahiran dengan fokus pada 11 intervensi spesifik khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil, dan sembilan intervensi sensitif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri M. Fajri Mubasysyr mengatakan pemkot komitmen penurunan stunting. Dari sekitar 14 ribu balita yang stunting, kini tinggal sekitar 700 balita.
Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Kiai Sunarto mengatakan bahwa pertemuan posyandu digelar rutin. Ada 70 anak balita yang terdata di posyandu. Selain anak dari keluarga besar yang tinggal di pesantren ini, juga masyarakat sekitar.
Selain balita, juga ada ibu hamil dan lansia yang juga menjadi perhatian dari posyandu.
Baca juga: BRIDA Kaltim kembangkan suplemen anti stunting dari minyak ikan haruan
Baca juga: Seskab Teddy: Program MBG jadi fondasi utama cegah stunting
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
