Moskow (ANTARA) - Penempatan sistem senjata ofensif Jepang di wilayah pulau-pulau perbatasan mengganggu keamanan dan stabilitas regional, serta menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara tetangga, demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, Maria Zakharova.
Pengamatan Rusia menunjukkan bahwa Jepang, di bawah perintah Washington, secara sistematis mengubah pulau-pulau tersebut, khususnya Okinawa, menjadi pos militer, mempersenjatainya dengan senjata yang tidak hanya memiliki kemampuan defensif, tetapi juga ofensif, katanya, Kamis (27/11).
"Kebijakan militer agresif" Tokyo dan langkah-langkah militer semacam itu "semakin meningkatkan ketegangan di bidang keamanan regional, menimbulkan risiko serius bagi negara-negara tetangga, dan pada saat yang sama menjustifikasi respons yang tegas terhadap implementasi rencana spesifik Jepang di area ini," katanya.
Jubir Kemenlu Rusia itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers rutin saat menanggapi pertanyaan seorang wartawan Xinhua mengenai langkah Jepang baru-baru ini untuk menempatkan rudal jarak menengah di pulau-pulau di dekat Taiwan, China.
Dia menuturkan bahwa penempatan rudal jarak menengah buatan AS di pulau-pulau terkait oleh Jepang tidak dapat diterima.
"Kami memantau dengan cermat semua pernyataan dan aksi yang dilakukan oleh jajaran pemimpin Jepang dalam konteks kebijakan remiliterisasi yang telah mereka jalankan," kata Zakharova. "Sebelumnya, kami telah berulang kali menyoroti dampak negatif kebijakan Tokyo semacam itu terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan kita bersama."
"Melalui jalur diplomatik, termasuk pengiriman nota terkait oleh pihak kementerian, kami telah memberikan peringatan tegas kepada Jepang bahwa penempatan rudal jarak menengah buatan AS di wilayah terkaitnya tidak dapat diterima, terlepas dari dalih apa pun, baik secara permanen, sementara, maupun basis lainnya, ujarnya.
Sementara itu, jubir tersebut mendesak pemerintah Jepang yang dipimpin oleh PM Sanae Takaichi untuk "kembali ke fondasi yang menjadi landasan pembangunan damai Jepang pascaperang".
"Fondasi ini tercantum dalam hasil Perang Dunia II, fondasi yang, sayangnya, seperti yang sekali lagi harus kami tekankan, belum sepenuhnya diakui oleh Jepang," imbuhnya.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
