Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai munculnya kasus-kasus perundungan terhadap anak atau pelajar di lingkungan sekolah sudah seharusnya dinyatakan sebagai situasi yang darurat karena terus berulang.
Dia mengatakan itu saat merespons adanya kasus dugaan perundungan di SMPN 19 Tangerang, yang ia nilai sebagai sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Menurut dia, DPR RI sangat prihatin atas munculnya kasus-kasus perundungan itu.
"Kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat, karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia pun akan meminta kepada komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi fenomena tersebut. Menurut dia, penyelesaian fenomena perundungan di lingkungan sekolah perlu melibatkan pihak-pihak profesional.
"Karena pemuda-pemudi, pelajar, dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita," katanya.
Dia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada kekerasan fisik, mental, maupun jiwa, di lingkungan sekolah, baik SD, SMP, SMA, ataupun di tingkat universitas.
"Kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali," kata dia.
Sebelumnya, Polres Tangerang Selatan telah memeriksa enam orang saksi terkait dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial MH (13). Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memastikan peristiwa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu.
Korban yang berinisial MH (13) pun diketahui meninggal dunia pada Minggu (16/11) setelah dirawat selama sepekan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
Baca juga: Polisi selidiki kasus dugaan bullying terhadap siswa SMPN 19 Tangsel
Baca juga: Lima siswa SMPN 19 Tangsel jadi saksi kasus perundungan siswa
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
