Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -
PT PAL Indonesia mendorong penguasaan teknologi bawah air sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang berdampak terhadap keamanan ruang maritim Indonesia.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan ruang maritim baik di permukaan maupun bawah laut sehingga penguasaan teknologi pertahanan perlu dibangun secara mandiri dan berkelanjutan.
“PT PAL selama ini membahas bagaimana platform kapal, baik kapal permukaan, kapal perang, kapal selam, kapal selam otonom, dan sebagainya, diisi dengan berbagai sistem. Kita memiliki kendali atas potensi teknologi hingga kemampuan membangun,” ujar Kaharuddin di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, penguasaan platform kapal saja belum cukup untuk memastikan kemandirian pertahanan apabila sistem dan teknologi yang digunakan masih bergantung pada pihak lain.
Oleh sebab itu, PT PAL terus mengembangkan kemampuan produksi dan pemeliharaan serta perbaikan (maintenance, repair and overhaul/MRO) kapal selam, teknologi bawah air, sumber daya manusia, hingga sistem otonom.
Kaharuddin menilai kemampuan tersebut penting untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia, sekaligus memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional.
Terlebih, kata dia, Indonesia membutuhkan kendali di laut baik permukaan maupun bawah laut sehingga penguasaan teknologi bawah air sangat diperlukan.
Ia memastikan industri maritim dalam negeri memiliki teknologi hingga kemampuan yang mumpuni dalam membangun penguasaan bawah air ini.
Baca juga: PT PAL dan BRIN perkuat teknologi hidrodinamika lewat kolaborasi riset
Baca juga: Indonesia memasuki era teknologi bawah air
Baca juga: KSAL nilai drone bawah air penting untuk pengawasan laut Indonesia
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
