Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik terjadi sepanjang Rabu (1/7) dari tim khusus untuk usut kematian Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga isu terkait pilkada langsung.
Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA
1.Kemhan-Kemenkes bentuk tim usut kematian peserta SPPI
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi untuk mengusut penyebab meninggalnya lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan tim gabungan tersebut bertugas mengumpulkan data dan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kematian para peserta selama mengikuti pendidikan.
2. Kemhan pangkas waktu pelatihan SPPI Koperasi Merah Putih
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk memperpendek waktu pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadi dua pekan saja.
Semula, latihan dasar militer (latsarmil) yang diarahkan untuk komponen cadangan (komcad) itu berdurasi lebih lama. Namun, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan konsep pelatihan itu diganti menjadi Pelatihan Bela Negara dan durasinya pun dipangkas.
3. Pemerintah-DPR diminta fokus kualitas demokrasi lokal pascaputusan MK
Jakarta (ANTARA) - Research Associate The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah dan DPR perlu fokus pada reformasi kualitas demokrasi lokal usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada.
Menurut dia, putusan nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu memberikan kepastian hukum di tengah menguatnya wacana perubahan mekanisme pilkada menjadi dipilih melalui DPRD yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
4. Komisi I setujui kerja sama pertahanan RI-Turki-Malaysia
Jakarta (ANTARA) - Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui dua rancangan undang-undang (RUU) ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan persetujuan tingkat komisi tersebut diharapkan memperlancar implementasi kerja sama pertahanan kedua negara mitra setelah memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
5. Komisi II hormati putusan MK soal pilkada langsung oleh rakyat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan langsung oleh rakyat.
Kendati demikian, Bahtra menyebut Komisi II masih berfokus pada revisi Undang-Undang Pemilu karena Undang-Undang Pilkada belum masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2026.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
