Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bisa graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026, sehingga nantinya mereka tidak lagi bergantung pada pemberian bantuan sosial.
"Tahun depan kita punya target kira-kira di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat yang mudah-mudahan nanti bisa naik kelas," kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa.
Pada tahun ini, tercatat ada sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi dari program bantuan sosial tersebut.
"Pada tahun ini sebanyak 77 ribu keluarga yang sudah graduasi, naik kelas," kata Saifullah Yusuf.
Menurut dia, keluarga yang telah graduasi dari program bansos, selanjutnya akan mengikuti program pemberdayaan yang akan diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Baca juga: Mensos: Di 2025, 77 ribu keluarga penerima manfaat PKH naik kelas
Tujuannya untuk mencetak mereka menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.
Pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029.
Upaya tersebut dilakukan lewat kolaborasi lintas kementerian dan sejumlah pemangku kepentingan.
Saat ini tercatat sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa.
Kemudian ada lebih dari 96 juta warga kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Baca juga: Dua juta KPM tidak layak menerima bansos
Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
