Mataram (ANTARA) - Seraut wajah yang gugup dengan pakaian lusuh dan langkah gontai pernah terlihat di pelabuhan kecil Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Mereka bukan wisatawan atau pelancong biasa, melainkan orang-orang yang terdampar di wilayah perairan NTB. Mereka mencoba menyeberang ke “impian” yang jauh di ufuk sana.
Dalam sebuah operasi pada Januari 2026, aparat kepolisian mengamankan enam imigran gelap asal Afganistan dan negara-negara Afrika yang diduga akan diberangkatkan ke luar negeri melalui kawasan tersebut.
Fenomena imigran ilegal yang singgah atau mencoba menembus jalur NTB bukanlah cerita satu dua hari.
Dari laporan Kantor Imigrasi Mataram beberapa bulan sebelumnya terungkap pula jaringan penyelundupan manusia yang menargetkan warga Bangladesh yang hendak “berlayar” ke Australia. Keberadaan para tersangka hingga gugus korban diungkap di wilayah Lombok Barat.
Fenomena ini mencerminkan dua realitas yang saling bersinggungan, yakni mobilitas manusia lintas batas yang makin dinamis di era global, dan kelemahan dalam sistem pengawasan serta layanan publik yang menyebabkan celah bagi praktik imigrasi ilegal.
Jalur tak resmi
Secara historis, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki akses laut yang luas. Itu menjadi “pintu gerbang” bagi mobilitas dari Samudra Hindia ke Laut China Selatan.
Jalur NTB, khususnya kawasan Tanjung Luar dan perairan di sekitarnya, perlahan menjelma menjadi salah satu koridor lintasan manusia yang berupaya menembus batas-batas legalitas.
Arus ini tidak hadir tanpa sebab. Tekanan ekonomi di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan, memaksa banyak orang meninggalkan tanah asalnya demi mencari kehidupan yang lebih layak, meski harus menempuh jalur nonresmi tanpa dokumen lengkap.
Dalam peta migrasi itu, NTB tampil sebagai wilayah transit yang strategis, berada di simpul jalur Nusantara yang menghubungkan perjalanan panjang menuju negeri tujuan.
Di balik langkah-langkah gontai para migran, bekerja pula sindikat penyelundupan manusia yang terorganisir. Pengungkapan kasus oleh Kantor Imigrasi Mataram memperlihatkan bahwa perlintasan ini bukan semata tindakan individual, melainkan bagian dari jaringan yang dengan rapi mengatur pergerakan dan keberangkatan mereka ke luar negeri.
Situasi ini diperparah oleh lemahnya akses terhadap informasi dan layanan migrasi legal. Bahkan warga Indonesia kerap tergelincir ke jalur ilegal saat hendak mencari pekerjaan di luar negeri, menjadikan praktik migrasi nonprosedural sebagai pilihan yang berisiko namun tetap ditempuh.
Di NTB, data menunjukkan puluhan ribu warga bekerja ke luar negeri secara sah tiap tahunnya, tetapi keberangkatan ilegal juga tetap besar.
Akibatnya, masyarakat seringkali terjebak dalam praktik nonprosedural yang berpotensi berujung pada eksploitasi atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Fenomena ini bukan semata isu lokal. Di berbagai negara, imigran gelap menjadi tantangan serius. Sejak awal 2025, lebih dari 5.000 migran ilegal tercatat tiba di Inggris melalui Selat Inggris, sebuah gambaran dramatis tentang mobilitas tak terkendali dalam skala global.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
