Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana meminta masyarakat untuk waspada sebelum memutuskan berinvestasi, terutama di tengah maraknya kasus investasi bodong yang kembali mencuat.
Jajang mengatakan masyarakat perlu melakukan pengecekan kepada instansi berwenang sebelum menanamkan dana, serta tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
“Saat ini banyak penawaran investasi dengan janji keuntungan tinggi. Masyarakat harus teliti dan jangan langsung percaya. Pastikan legalitasnya terlebih dahulu,” ujar Jajang di Bandung, Kamis.
Jajang menegaskan salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah memastikan perusahaan atau lembaga investasi telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Silakan cek langsung ke OJK atau melalui kanal resmi yang tersedia. Jangan sampai karena tergiur imbal hasil besar, justru merugikan diri sendiri dan keluarga,” katanya.
Ia menambahkan kehati-hatian menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan finansial, sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar memahami risiko serta mekanisme investasi yang benar.
“Luangkan waktu untuk memeriksa secara rinci sebelum mengambil keputusan. Prinsipnya sederhana, lebih baik waspada sejak awal daripada menyesal kemudian,” kata Jajang.
Menurut dia, investasi yang sehat umumnya menawarkan keuntungan wajar dengan skema transparan. Jika terdapat penawaran yang tidak masuk akal atau terkesan tertutup, masyarakat disarankan berkonsultasi dengan pihak berwenang.
“Lebih baik meluangkan waktu untuk memeriksa legalitas dan skemanya secara rinci daripada menyesal di kemudian hari. Prinsipnya, waspada dan jangan terburu-buru,” ucapnya.
Baca juga: Modus impersonasi, Satgas PASTI hentikan usaha AMG Pantheon dan MBA
Baca juga: OJK Jabar catat pertumbuhan kredit tertinggal di bawah laju ekonomi
Baca juga: OJK Jabar edukasi masyarakat cerdas mengakses pinjaman daring
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
