KSP sebut jangan normalisasi tingginya harga pangan di Indonesia timur

2 days ago 2

Yang seperti itu, kita tidak mau dianggap sebagai hal yang normal, dan masalah ini harus kita cari solusinya.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono mengatakan untuk tidak menormalisasi tingginya harga komoditas pangan di wilayah Indonesia timur.

“Dari hasil monitoring memang kelihatan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok di Maluku, Papua, semua provinsi di wilayah Indonesia Timur itu memang cenderung lebih tinggi daripada di daerah lain,” kata Edy saat ditemui usai Rapat Koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pemangku kepentingan, di Jakarta, Jumat.

“Yang seperti itu, kita tidak mau dianggap sebagai hal yang normal, dan masalah ini harus kita cari solusinya,” ujar dia menambahkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada rapat koordinasi bersama Bapanas, cabai merah keriting dibanderol pada harga Rp76.923 hingga Rp100.625 per kg di Indonesia Timur, atau jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp37.000 hingga Rp55.000 per kg.

Lebih lanjut, harga cabai rawit merah di Papua Tengah dihargai di kisaran Rp87.682 per kg hingga Rp118.214 per kg. Ini juga jauh di atas HAP senilai Rp40.000 hingga Rp57.000 per kg.

Sementara, harga bawang merah paling tinggi wilayah Indonesia timur dipegang oleh Provinsi Papua Selatan dengan Rp64.375 per kg, padahal HAP yang ditetapkan adalah senilai Rp36.500 hingga Rp41.500 per kg.

Untuk itu, Edy mengatakan penting bagi pemerintah untuk bekerja sama guna menurunkan harga komoditas-komoditas pangan tersebut menyusul amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti kita ketahui, bahwa pengendalian harga, terutama harga barang kebutuhan pokok, merupakan salah satu prioritas nasional dari Presiden. Karena itu KSP selalu melakukan monitoring terhadap harga pangan strategis setiap hari dan kami laporkan setiap minggu dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Edy.

Ia mengatakan, solusi jangka pendek yang direkomendasikan adalah menjalin hubungan strategis antara pemerintah, produsen, distributor dengan pelaku usaha di wilayah Indonesia timur.

“Sehingga kita harapkan pasokan menjadi lebih lancar, dan juga ada bantuan atau subsidi untuk transportasi dari berbagai pihak, karena ini biaya logistiknya mahal,” kata Edy lagi.

“Ini kerja sama semua pihak, sangat diharapkan untuk mengendalikan harga dan kalau bisa sedikit menurunkan (harganya) supaya membantu saudara-saudara kita di bagian timur,” ujarnya menambahkan.

Read Entire Article