Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan sebanyak 87 surveyor untuk melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi di Papua.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan lahan, kelayakan sosial ekonomi, serta aspek teknis pembangunan guna mendukung target pembangunan KNMP di Papua pada 2026.
“Prioritas pembangunan dimulai dari wilayah Indonesia Timur. Tujuannya agar ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bisa kita kurangi,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menegaskan pihaknya akan mengawal pembangunan KNMP agar tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Baca juga: KKP pastikan konservasi ekonomi biru secara inklusif dan berkeadilan
Baca juga: KKP dorong pembangunan 2 KNMP di Kupang untuk gerakkan ekonomi pesisir
Setiap usulan lokasi, lanjut dia, akan diseleksi secara menyeluruh mulai dari kesiapan lahan, keberadaan nelayan aktif, aktivitas perikanan tangkap, hingga komitmen pemerintah daerah.
“Setelah lokasi dinyatakan layak, kami segera menyusun dokumen perencanaan dan melanjutkan ke proses pengadaan,” kata dia.
Ia menargetkan pembangunan KNMP di Papua bisa dimulai pada Mei 2026 secara bertahap dan dilakukan serentak sesuai kesiapan lokasi masing-masing.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP sekaligus Ketua Satgas Pembangunan KNMP 2026 Ridwan Mulyana menambahkan peran tim surveyor dalam memastikan kesiapan 1.000 lokasi pembangunan KNMP tahun ini, termasuk lokasi prioritas di Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.
“Survei harus dilakukan komprehensif, objektif dan berbasis data lapangan. Pastikan lahan clean and clear, status jelas serta tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sekaligus Koordinator Bidang Survei, Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi KNMP 2026 Novi Susetyo Adi menjelaskan survei mencakup asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.
Ia menyebutkan penilaian dilakukan terhadap demografi, profil ekonomi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kondisi usaha perikanan termasuk aset, operasional penangkapan, struktur biaya, dan potensi pemasaran hasil tangkapan.
Novi menjelaskan asesmen yang dilakukan tidak hanya menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kondisi fisik lahan, ketersediaan infrastruktur pendukung, utilitas, serta potensi risiko bencana.
Ia menekankan aspek tersebut penting untuk memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berjalan efektif, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Baca juga: KKP: Produksi tambak udang Kebumen melonjak jadi 358,97 ton
Baca juga: KKP perluas akses ekspor produk perikanan ke Turkiye dan China
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
