Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan pengembangan perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.
“Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin.
Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.
Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.
Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.
“Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.
Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.
“Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.
Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.
KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.
“Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.
Ia menegaskan pendekatan koperasi penting agar usaha budi daya tidak berjalan secara individual, melainkan terorganisasi dalam kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola produksi, pemasaran, dan pembiayaan secara kolektif.
Dengan koperasi, kata dia pula, usaha budi daya tidak lagi bergerak sendiri, tetapi terorganisasi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.
Haeru menambahkan integrasi perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai prinsip utama.
“Produksi bisa meningkat, koperasi bergerak, kesejahteraan naik, tetapi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya pula.
Baca juga: KKP: Produksi perikanan budidaya capai 5 juta ton hingga triwulan III
Baca juga: KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
