Kementerian ESDM pertimbangkan permintaan BBM swasta untuk kuota impor

1 month ago 40

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pihaknya mempertimbangkan tren peningkatan permintaan dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam menentukan kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau permintaan dari BBM," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam acara Temu Media Sektor ESDM yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.

Laode menyadari fenomena pembelian BBM nonsubsidi, termasuk BBM dari SPBU swasta, meningkat mulai 2025.

Rata-rata permintaan dari SPBU swasta pun tinggi-tinggi, ucapnya.

"Kami lihat memang permintaannya kan sekarang lagi tinggi, ya. Sampai hari ini juga permintaannya tinggi. Tapi, persentase (peningkatan kuotanya) belum bisa saya sampaikan," kata Laode.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperingatkan SPBU swasta untuk menaati aturan negara, termasuk soal kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung soal penetapan kuota impor bagi badan usaha swasta pengelola SPBU swasta.

Bahlil menyampaikan kepada SPBU swasta yang tertib dan menaati aturan, pemerintah sudah menghitung berapa jumlah kuota impor yang akan diberikan.

"Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur," ujar Bahlil.

Akan tetapi, ketika didesak ihwal badan usaha yang mana yang tidak menaati aturan, Bahlil menolak untuk mengungkapkan.

"Kamu kan tahu," ucap dia ke wartawan.

Baca juga: Bahlil ke SPBU swasta: Yang tidak menaati aturan, tunggu tanggal main

Baca juga: Prabowo: Swasembada energi bisa hemat ratusan triliun per tahun

Baca juga: ESDM akan putuskan kuota impor Shell, BP, Vivo, dan Exxon pekan depan

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |