Kemendes-BNPT kolaborasi berdayakan ekonomi untuk desa siap siaga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjalin kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa guna mewujudkan desa siap siaga yang tangguh dan berdaya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi dan sosial desa sebagai bagian dari strategi pencegahan radikalisme dan terorisme.

"Kolaborasi ini perlu menjadi contoh, harus direplikasi ke tempat lain tentu melibatkan banyak pihak. Kita berterima kasih ke semua pihak karena memang desa jadi faktor penting untuk kemajuan bangsa negara Indonesia Emas 2045," kata Mendes Yandri saat Peresmian Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif Desa Siap Siaga dikutip di Jakarta, Senin.

Dengan langkah itu, menurut dia, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat melalui pendampingan dan pemberdayaan tanpa meninggalkan potensi desa setempat.

Dia mengatakan masyarakat Desa Muruy diberdayakan melalui produksi paving block yang merupakan limbah hasil bakaran PLTU. Limbah tersebut diubah menjadi barang bernilai ekonomi untuk meningkatkan perputaran ekonomi melalui BUMDes Bersama Mendes Manis Bergerak.

Baca juga: BNPT tingkatkan penguatan daya tangkal masyarakat Desa Siap Siaga

Mendes Yandri menegaskan dirinya berkomitmen menjadi pembeli pertama yang diharapkan juga diikuti tokoh atau masyarakat sekitar.

"Rantai ekonomi ini mesti kita jaga, kalau tidak mereka akan kecewa. Paling penting rantai ekonomi siapa beli siapa pakai produknya," ujar dia.

Mendes Yandri berharap pemerintah hingga lembaga pendidikan akan memanfaatkan keberadaan paving block untuk pembangunan yang akan dilakukan. Dengan demikian, ujar dia, produksi paving block akan terus berjalan yang keuntungannya dirasakan warga sekitar sehingga kehadirannya tidak sebatas pada penanggulangan aksi terorisme dan radikalisme.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa radikalisme bukan hanya masalah keamanan, melainkan juga masalah kemanusiaan, sosial, dan masa depan anak. Hal itulah, ujarnya, yang menjadi dasar kolaborasi tertuang dalam MoU antara Kemendes PDT dengan BNPT karena pencegahan terorisme tidak bisa dilaksanakan hanya melalui aktor tunggal.