Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.
Prabowo soroti "mark up": Jangan anggap kami bodoh
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik manipulasi anggaran yang masih terjadi di berbagai level kementerian maupun lembaga, terutama permainan harga dalam pengadaan barang dan jasa.
Presiden, dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, memperingatkan seluruh pimpinan agar memperketat pengawasan internal serta menghentikan praktik korupsi yang merugikan negara.
"Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Presiden menegaskan.
Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.
"Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka," kata Prabowo.
Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional
Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.
"Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda," kata Huda di Jakarta, Jumat.
Wamendagri dorong perbaikan permasalahan sosial di daerah perbatasan
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar.
Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.
"Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah," kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
TNI AL kirim empat KRI bantu evakuasi korban banjir Sumut dan Sumbar
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan empat Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk membawa bantuan logistik dan membantu proses evakuasi korban banjir di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal yang dikirim berupa KRI jenis rumah sakit hingga kapal patroli.
"Kapal bantu rumah sakit KRI Soeharso-990, KRI Semarang-594 untuk mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan, serta evakuasi," kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
