Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (29/10), mulai dari alasan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 hingga anggota DPR nonaktif akan segera disidang oleh Mahkamah Dewan Kehormatan.
Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.
1. Menkeu Purbaya jelaskan alasan penerbitan PP 38 Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat ditujukan untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kekurangan dana dalam periode tertentu.
"Ya kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang Pemda kekurangan uang ya, untuk itu saja. Utamanya itu untuk menutup kekurangan uang jangka pendek," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca selengkapnya di sini.
2. BGN: Penerima manfaat MBG berpotensi tembus 40 juta akhir Oktober
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang besar melampaui angka 40 juta orang sebelum akhir Oktober 2025.
Dadan, seusai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menyebut target itu didasari atas perkembangan signifikan dapur penyedia makanan.
"Hari ini sudah ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Akhir bulan ini, mungkin kita sudah akan melayani 40 juta," katanya.
Baca selengkapnya di sini.
3. Ketua DPR: Prabowo ikut pemusnahan jadi simbol narkoba musuh bangsa
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto yang turut menghadiri dan ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang digelar Polri, menjadi simbol bahwa narkoba adalah musuh bangsa.
Dia menjelaskan bahwa narkoba bukan sekadar masalah hukum, tetapi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan keberlanjutan cita-cita Indonesia Emas 2045.
"Jika generasi muda kita terjerat narkoba, maka masa depan Indonesia akan terampas,” kata Puan di Jakarta.
Baca selengkapnya di sini.
4. PAN akui elektabilitas Purbaya tinggi tapi belum tentu terjun politik
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup tinggi, tapi sosok tersebut belum tentu mau untuk terjun ke dunia politik.
Dia menilai Purbaya adalah profesional di bidang keuangan yang sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara. Sejauh ini, dia pun belum melihat Purbaya memiliki maksud dan tujuan untuk lari ke ranah politik.
"Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau," kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta.
Baca selengkapnya di sini.
5. MKD sebut anggota DPR nonaktif mulai disidang pekan depan
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa kasus sejumlah anggota DPR RI nonaktif yang dinonaktifkan oleh partai politiknya, akan mulai menjalani sidang pada pekan depan.
Pada hari ini, dia mengatakan MKD DPR RI telah menggelar rapat verifikasi terhadap perkara tersebut.
"Minggu depan, ya, nanti saya kabari, tenang saja," kata Dek Gam di Jakarta.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
