Magelang, Jawa Tengah (ANTARA) - Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 Magelang, Jawa Tengah menerapkan kebijakan tanpa penggunaan telepon seluler bagi siswa sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter dan fokus belajar hingga memicu prestasi akademis.
Kepala SRMA 15 Magelang, Anisa saat ditemui di ruangannya, Jumat, mengatakan bahwa pembatasan penggunaan ponsel bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mencegah gangguan psikologis pada siswa.
“Kami tidak memperkenankan siswa membawa HP agar mereka fokus pada pembelajaran dan kehidupan berasrama,” kata Anisa.
SRMA 15 memanfaatkan fasilitas di lingkungan Pusdiklat Pamong Praja, Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Sekolah berbasis asrama itu saat ini menampung 50 siswa dengan pendampingan 17 guru mata pelajaran dan empat wali asuh.
Anisa memastikan bahwa dengan sepertujuan dari orang tua, tidak ada satupun siswa yang diperbolehkan membawa ponsel selama berada di asrama apalagi selama mengikuti jam pelajaran.
Namun sebagai gantinya siswa tetap diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka melalui setiap wali asuh atau wali asrama.
Itupun, menurut dia sudah ada jadwal khusus dari pihak sekolah yakni dua pekan sekali bagi para siswa berkomunikasi dengan orang tua mereka baik via telepon maupun kunjungan langsung orang tua ke asrama.
"Komunikasi siswa dengan orang tua tetap difasilitasi melalui wali asuh dengan jadwal yang teratur, mengapa ya karena pengalaman menunjukkan penggunaan ponsel kerap memicu kesalahpahaman informasi antara siswa dan orang tua, buat mereka gak fokus belajar dan dibina disini," kata Kepala SRMA.
Baca juga: Pelajar Sekolah Rakyat adu kreativitas melalui Senandung Anak Bangsa
Menurut Anisa, perubahan tampak sangat mencolok selama satu semester ini kebijakan itu diterapkan. Tidak hanya fokus mengikuti pelajaran dari guru di ruang kelas para peserta didik juga aktif membaca buku di perpustakaan, berkegiatan ekstrakulikuler, beribadah bahkan sampai ada yang berkelompok untuk menghafal Al Quran dan tadarusan.
"Iya saya pinjam buku dari perpustakaan sekolah saya lama, belum ada dua minggu anak-anak sudah minta judul baru. itu manfaat tanpa HP. Juga empati antarmereka cepat tumbuh, ya contoh bila ada yang sakit mereka saling tolong, saling jenguk antarasrama," ungkapnya.
Selain itu, dia menambahkan berdasarkan evaluasi dari nilai akademik mereka semester pertama dan juga rapor penilaian dari wali asuh juga menunjukkan hasil yang memuaskan bukan hanya bagi guru tapi juga untuk orang tua.
Anisa mengaku bahwa ada 60 persen jadi jumlah siswa mendapatkan nilai yang jauh di atas rata-rata minimal kelulusan yang ditetapkan, bahkan lebih dari 80 persen nilai siswa naik dibandingkan nilai ujian pertengahan semester lalu.
"Alhamdulillah perubahan sudah terlihat. Kedisiplinan, kepribadian -- nilai akademisnya sudah tampak berbeda. Oh ya kami juga sudah dilengkapi laptop, satu siswa satu laptop juga ada IFP yang sudah mereka memanfaatkan secara penuh untuk belajar," cetusnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Suaka di sekolah tanpa perundungan
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kementerian Sosial ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Adapun untuk tahap awal, 166 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas milik pemerintah daerah. Kemudian pemerintah bakal membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah selesai.
Baca juga: Kemensos turunkan tim untuk mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemerintah kolaborasi petakan siswa Sekolah Rakyat ke perguruan tinggi
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat belajar di Perpusnas rasakan literasi inklusif
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
