Keadilan substantif bagi pekerja migran Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Setiap 18 Desember, dunia memperingati "International Migrants Day". Bagi Indonesia, peringatan ini semestinya menjadi pengingat bahwa migrasi bukan sekadar mobilitas tenaga kerja, melainkan denyut pembangunan yang nyata.

Data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang 2024 mencapai 297.471 orang, dengan puncak penempatan terjadi pada Mei 2024 sebanyak 30.118 orang. Kementerian P2MI menyebut remitansi PMI tahun 2024 mencapai Rp251,5 triliun, naik 14 persen dari 2023. Ini adalah sebuah capaian yang menegaskan kontribusi PMI terhadap ketahanan ekonomi keluarga, sekaligus perekonomian nasional.

Akan tetapi, di balik kontribusi itu, risiko dan kerentanan yang dihadapi PMI, terutama perempuan, masih serius. Komnas Perempuan periode 2017–2024 mencatat 1.389 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kasus kematian dan pidana mati.

Fakta ini menegaskan bahwa agenda pelindungan tidak boleh berhenti pada narasi "pahlawan devisa", melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu memberikan keadilan substantif sepanjang siklus migrasi —sebelum berangkat, selama bekerja, hingga pulang.

Ironisnya, ketika kebutuhan pelindungan semakin jelas, keterwakilan politik pekerja migran masih tertinggal. Mereka memang memilih dalam pemilu, tetapi representasinya belum mencerminkan realitas hidup dan persoalan khas warga negara di luar negeri.

Maka, gagasan menghadirkan dapil luar negeri dengan keterwakilan memadai, minimal tiga kursi, bukan hanya penataan administratif pemilu, melainkan penegasan komitmen negara pada representasi, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional PMI serta diaspora WNI.

Apalagi tema "International Migrants Day 2025" adalah "My Great Story Cultures and Development", yang menekankan kontribusi migran bagi pembangunan. Kontribusi yang hanya bisa dimaksimalkan bila migrasi dikelola secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.