Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Staf Presiden RI memberikan perhatian terhadap beberapa isu strategis diantaranya kondisi darurat sampah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Staf Khusus Kepala Kantor Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin, Senin.
Dia menyampaikan, kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu strategis daerah sekaligus memastikan keselarasan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat langsung isu strategis di Banjarmasin. Ada dua isu besar, yaitu sungai atau drainase dan persoalan sampah," ujar Timothy.
Baca juga: Prabowo sebut tahun ini dimulai 34 proyek "waste to energy"
Dia menjelaskan, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih milik Pemkot Banjarmasin saat ini tengah menjalani proses rehabilitasi akibat praktik open dumping yang sudah tidak diperbolehkan oleh regulasi.
Akibat sanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak Februari 2025 hingga kini, Kota Banjarmasin menetapkan status darurat sampah.
Karena tidak memiliki TPAS yang bisa dioperasikan lagi, Pemkot Banjarmasin harus membuang sampah ke TPAS Regional Bajarbakula di Kota Banjarbaru.
"Ke depan, sangat mungkin dilakukan alih fungsi. Dari TPA menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), di mana sampah bisa dipilah, dikelola, bahkan dikembangkan ke arah waste to energy. Tapi tentu perlu kajian dan telaah mendalam,” jelasnya.
Baca juga: Banjarmasin bersihkan sampah besar kiriman hulu di sungai Martapura
Timothy menegaskan, KSP akan berperan sebagai penghubung antara Pemkot Banjarmasin dan kementerian teknis terkait.
"Apa yang kami dapat hari ini akan kami sampaikan ke kementerian dan lembaga terkait, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian PUPR, agar bisa dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah dan banjir di Banjarmasin membutuhkan kolaborasi antardaerah, pemerintah pusat dan masyarakat.
"Harus ada komunikasi dan kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena persoalan di Kalimantan Selatan ini saling berkaitan," kata Timothy.
Baca juga: DKI didesak hentikan tambal sulam untuk longsor TPST Bantar Gebang
Pewarta: Sukarli
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
