Kota Bandung (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi keterlibatan narapidana koruptor dalam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai positif dan inovatif.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemberdayaan narapidana ini juga memberi manfaat jangka panjang, karena setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal pekerjaan.
“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN Sukakarya Bandung, Kamis.
Ia menjelaskan dapur MBG di Lapas Sukamiskin telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui.
“Uji coba MBG ini sudah dilakukan di lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” kata dia.
Baca juga: SPPG BUMDes sumbang 3 persen ekonomi nasional
Dia menyampaikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” ujarnya.
Terkait dengan sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah, katanya, pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempercepat proses distribusi makanan untuk mencegah risiko kontaminasi.
“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” kata Adita.
Ia juga mengajak masyarakat ikut serta mengawal program MBG melalui kanal pelaporan yang telah disediakan pemerintah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, memberikan masukan atau kejadian di lapangan, untuk jadi bahan perbaikan juga bagi BGN dan pemerintah daerah juga,” kata dia.
Baca juga: Siswa SMP di Surakarta ulas menu MBG penuh gizi melalui media sosial
Baca juga: Di DPR, Taruna sebut seharusnya BPOM dilibatkan awasi persiapan MBG
Baca juga: BGN sebut pemerintah tengah cari mekanisme kompensasi keracunan MBG
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025