Semarang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyebutkan bahwa Realisasi kinerja investasi pada kuartal I 2025 di Jawa Tengah sukses menyerap sebanyak 97.550 tenaga kerja
"Penyerapan tenaga kerja mencapai 97.550 orang, serta penambahan jumlah proyek sebanyak 20.431 orang," kata Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya saat evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2024 Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng.
Penyerapan tenaga kerja tersebut, kata dia, mengalami peningkatan sebanyak 23,95 persen dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2024.
Menurut dia, geliat investasi di awal tahun ini yang membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja di Jateng tidak hanya menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif, melainkan juga mampu menekan angka pengangguran.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi dari realisasi kinerja investasi yang cukup baik di triwulan pertama ini, yakni sebesar Rp21,85 triliun, naik Rp4,29 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp17,56 triliun.
Capaian realisasi investasi triwulan I 2025 ini, lanjut dia, terdiri atas penanaman modal asing (PMA) yang berkontribusi sebesar 64 persen pada angka Rp14,08 triliun, kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 36 persen senilai Rp7,7 triliun.
Lima besar realisasi sektor investasi di Jateng pada Triwulan I 2025 adalah industri tekstil (Rp2,66 triliun), industri barang dari kulit dan alas kaki (Rp2,51 triliun), industri karet dan plastik (Rp2,45 triliun), industri makanan (Rp1,97 triliun), serta perumahan, dan kawasan industri perkantoran (Rp1,83 triliun).
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa capaian realisasi investasi sudah baik dan harus terus ditingkatkan, utamanya dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antardinas.
Sosok yang akrab disapa Gus Yasin tersebut meminta verifikasi dan validasi perijinan usaha harus dilakukan dengan disiplin sesuai regulasi.
Jangan sampai izin usaha yang terbit, menimbulkan keresahan di masyarakat, baik di bidang pariwisata, hiburan, industri, pertambangan dan lainnya.
Pada bidang pariwisata, ia memberi masukan supaya verifikasi izin restoran/perhotelan mencakup aturan mengenai informasi makanan halal (halal food), dan non halal yang telah diterapkan di sejumlah negara yang memberikan layanan pariwisata ramah muslim.
“Kalau di Indonesia bisa dijelaskan (informasi) non halal corner, maka akan lebih jelas terkait pariwisata ramah muslim,” katanya.
Pada sektor industri padat karya, ia mendapatkan masukan terkait fasilitas umum tempat ibadah yang belum memadai daya tampungnya sehingga pekerja harus antre dalam beribadah dan memicu keterlambatan kembali masuk bekerja.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah, termasuk kabupaten/kota harus teliti dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) perusahaan, termasuk ketersediaan fasum yang layak.
Baca juga: Investasi Jateng pada triwulan I 2025 capai Rp21 triliun
Baca juga: CJIBF 2025 promosikan 13 proyek investasi "clean and clear" di Jateng
Baca juga: Produsen alkes China investasi Rp1,7 triliun bangun pabrik di Jateng
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
