Jakarta (ANTARA) - Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) mendorong PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menggratiskan layanan daripada menaikkan tarif untuk penumpang guna mendorong penggunaan transportasi publik yang mudah dan terjangkau.
"Jangan buru-buru naikin tarif tapi dihitung dulu, lebih baik tetap Rp3.500. Bahkan, ada beberapa negara di luar sana juga yang mulai memikirkan bahwa angkutan umum digratiskan saja," kata Ketua Dewan Pembina INSTRAN, Bambang Susantono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 "Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran" di Jakarta, Kamis.
Bambang menyoroti aspek yang lebih penting bagi transportasi umum saat ini justru terkait "first and last mile" atau perjalanan dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan.
Dia menilai penting untuk meningkatkan keterjangkauan akses pengguna dari rumah hingga ke stasiun tujuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam terkait tarif transportasi, termasuk fasilitas yang disediakan.
"Karena dari situ orang bisa mengalokasikan dananya untuk hal-hal lain, orang bisa melakukan mobilitas dengan lebih baik, dan itu akan menjadikan multiplier untuk ekonomi perkotaan," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah diminta siapkan transportasi tangguh di wilayah bencana
Baca juga: TransJakarta diusulkan tambah armada khusus wanita
Dia juga menyebutkan Kota Banda Aceh yang sebelumnya direncanakan menjadi kota pertama yang menggratiskan angkutan umum dengan memecahkan rekor MURI, namun rencana tersebut tertunda akibat bencana banjir.
Menurut dia, contoh tersebut menunjukkan bahwa angkutan umum seharusnya tidak dilihat semata dari sisi untung dan rugi, melainkan sebagai bagian dari kelayakan ekonomi perkotaan.
Terlebih, Bambang menilai warga Jakarta maupun dari daerah penyangga masih saling membutuhkan untuk bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Karena itu, penting untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi publik yang lebih baik dan terjangkau.
"Jangan lihat pemerintahan daerahnya, jangan lihat kewenangan segala macam, tapi bagaimana layanan angkutan umumnya bisa benar-benar melayani warga di daerah yang memang mereka melakukan pergerakan," ucapnya.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
