Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong penguatan akses pembiayaan murah bagi industri padat karya, khususnya sektor furnitur dan kerajinan.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyampaikan sebagai upaya membuka akses itu, pihaknya hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut didampingi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam pertemuan tersebut, HIMKI menyampaikan policy memo mengenai mitigasi risiko fiskal dan perlindungan lapangan kerja di industri furnitur dan kerajinan nasional.
Sektor tersebut saat ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu kontributor devisa nonmigas yang signifikan.
HIMKI menilai akses pembiayaan ekspor berbunga rendah menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan industri di tengah tekanan global dan ketidakpastian pasar.
Salah satu usulan yang mendapat perhatian yakni skema pembiayaan ekspor dengan bunga sekitar 6 persen melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Skema tersebut dinilai strategis untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, mempertahankan kapasitas produksi, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Menurut dia, respons Menteri Keuangan menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam mencari solusi yang terukur dan berkelanjutan.
Menurut Ketua Umum HIMKI, pembiayaan murah bukan sekadar dukungan bagi dunia usaha, melainkan instrumen preventif untuk menjaga stabilitas fiskal dan sosial.
“Setiap kebijakan yang mampu menjaga industri padat karya tetap hidup sesungguhnya adalah upaya pencegahan risiko fiskal di masa depan, mengurangi tekanan bansos, menjaga basis pajak dan mempertahankan devisa,” ujar dia.
Ia menambahkan HIMKI sepakat perlunya pembahasan lanjutan secara teknis agar skema pembiayaan tersebut tepat sasaran, berbasis kinerja ekspor, serta tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal.
Terkait usulan insentif ekspor sebesar 1 persen, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian mendalam, terutama dari sisi penganggaran APBN lintas kementerian.
HIMKI memahami hal tersebut sebagai bagian dari tata kelola fiskal yang prudent dan bertanggung jawab, serta menegaskan bahwa insentif dimaksud bersifat sementara sebagai penyangga menghadapi tekanan eksternal.
HIMKI menyatakan kesiapan untuk berperan aktif sebagai mitra teknis pemerintah dalam perumusan hingga pengawasan implementasi kebijakan pembiayaan dan fiskal, agar setiap intervensi benar-benar efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi keberlangsungan industri serta perlindungan tenaga kerja.
Baca juga: Kadin usulkan insentif hingga deregulasi industri furnitur ke Purbaya
Baca juga: HIMKI optimistis industri furnitur jadi pilar pertumbuhan inklusif
Baca juga: HIMKI perkuat teknologi pengolahan industri kayu lewat pameran global
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
