Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan penanganan banjir yang melanda sejumlah desa di Lombok Barat, provinsi setempat harus dilakukan secara bertahap.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di sela meninjau banjir di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Rabu, memetakan penanganan banjir dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah dan panjang.
"Tadi langsung sama Bupati Lombok Barat kita turun. Intinya kita memetakan ada kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan kebutuhan jangka panjang," ujarnya dalam keterangan resmi di Mataram.
Baca juga: Banjir landa dua kabupaten di NTB, satu korban lansia meninggal
Untuk penanganan jangka pendek, ia memastikan kebutuhan dasar warga terdampak telah terpenuhi melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Baznas. Fokus berikutnya adalah pembersihan drainase dan normalisasi aliran air, mengingat intensitas hujan masih tinggi.
"Selimut, kebutuhan dasar, sembako dan sebagainya sudah didrop. Sudah kita identifikasi kebutuhannya dan kebutuhan jangka pendek lainnya adalah membersihkan drainase. Jadi, kita sudah sepakat tadi sama Pemerintah Lombok Barat, semua peralatan kita datangkan, termasuk ekskavator kecil dari provinsi kita datangkan," ujarnya.
Gubernur menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera mengerahkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sungai yang menjadi penyebab utama luapan air.
"Tadi BWS sudah kita panggil, BWS nanti menurunkan ekskavator, sedimentasi ini masukkan ke karung, dijadikan tanggul dulu sementara. Karena problemnya ada di situ, utamanya di sungai dan di drainase," katanya.
Untuk jangka menengah, Gubernur NTB menekankan pentingnya pemulihan lingkungan di kawasan hulu, khususnya perbukitan yang mengalami degradasi fungsi resapan air.
"Nah, jangka menengah nanti mau nggak mau kita harus memperbaiki kondisi bukit yang sudah gundul. Nggak bisa nggak, kita harus. Mau kita kerjakan kayak apapun akan balik lagi situasinya seperti ini, karena sedimentasi ini terjadi karena sudah nggak ada lagi penahan, nggak ada lagi catchment area di bukit-bukit," ucapnya.
Baca juga: BMKG: Waspada banjir rob di pesisir NTB hingga 29 Juni
Baca juga: Waspada banjir rob selama 11 hari ke depan di NTB
Gubernur juga memberikan peringatan kepada perangkat desa agar lebih selektif dalam mengeluarkan rekomendasi administrasi pertanahan yang berpotensi merusak lingkungan.
"Saya udah bilang sama Pak Kades, jangan lagi keluarkan rekomendasi. Harus cek betul rekomendasi itu dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sembarangan lagi mengeluarkan rekomendasi. Ini kan dulu banyak rekomendasi yang dikeluarkan, akhirnya menjadi dasar untuk membuatkan sertifikat-sertifikat," katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur NTB didampingi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Kepala pelaksana BPBD NTB Sadimin, Ketua TP PKK NTB, Sinta M. Iqbal, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































