Kupang, NTT (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk membangun sektor kelautan di provinsi berbasis kepulauan tersebut.
"Tadi saya bertemu dengan Menteri KKP Bapak Wahyu Trenggono dan membahas pembangunan sektor kelautan di NTT," katanya seusai bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dalam keterangannya yang diterima di Kupang, NTT, dukungan KKP mencakup pembangunan industri garam di sejumlah daerah seperti Rote Ndao, Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU), serta pengembangan kampung nelayan merah putih yang direncanakan tersebar di berbagai wilayah NTT.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong budi daya perikanan skala besar dan pengembangan industri udang vaname di Kabupaten Sumba Timur.
"Total nilai program yang tengah berjalan dan direncanakan tersebut diperkirakan mencapai Rp10 triliun," sebutnya.
Melki mengatakan program tersebut diarahkan untuk mendukung program strategis nasional (PSN), termasuk upaya swasembada garam dan penguatan sektor kelautan sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Ia menambahkan KKP juga merencanakan pengembangan industri rumput laut, penguatan perikanan tangkap, budidaya benur, hingga konservasi di Laut Sawu.
Untuk memastikan kesiapan dan percepatan pelaksanaan program, Menteri KP melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di NTT, antara lain Kota/Kabupaten Kupang, Sikka, Sumba Timur, serta Manggarai Barat.
Melki mengaku tidak dapat mendampingi kunjungan tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Kesehatan membahas dukungan pendidikan dokter spesialis serta agenda bersama Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri terkait program rumah layak huni di NTT.
"Kita terus bergerak membangun NTT dengan kebersamaan dan gotong royong semua pihak dengan spirit Ayo Bangun NTT," ujarnya.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
