Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa, sekaligus menawarkan sejumlah rekomendasi strategis.
"DPP GMNI memandang bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945 serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa," kata Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Berdasarkan kajian yang dilakukan, DPP GMNI menawarkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah dan para pengambil kebijakan.
DPP GMNI mendorong dilakukannya refocusing target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan prioritas pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memetakan penerima manfaat secara lebih matang dan terukur.
DPP GMNI juga mendorong dilakukannya rebudgeting program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara lebih rinci dan akuntabel, disertai pengawasan yang ketat hingga tingkat pelaksanaan di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.
"Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, evaluasi, pemetaan yang tepat, dan pengawasan yang kuat menjadi syarat mutlak agar program-program strategis nasional berjalan efektif," ujar Risyad.
Dalam upaya memperkuat penerimaan negara, DPP GMNI mendorong lahirnya regulasi yang mendukung penyerapan produk UMKM secara lebih luas. Selain itu, potensi ekonomi biru harus dioptimalkan melalui penguatan sektor maritim nasional.
DPP GMNI juga mengusulkan reformasi kelembagaan penegakan hukum laut melalui sistem komando terpadu di bawah Indonesian Coast Guard serta optimalisasi teknologi smart maritime surveillance berbasis kecerdasan buatan dan vessel monitoring system guna menekan kebocoran devisa akibat praktik illegal fishing.
Selain itu, DPP GMNI menyatakan kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi, dan industrialisasi nasional harus terus diperkuat sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperbesar penerimaan negara.
"Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar. Yang diperlukan adalah keberanian politik untuk memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ekonomi maritim, dan pemberdayaan UMKM agar manfaat ekonomi nasional benar-benar dirasakan rakyat," ucap Risyad.
DPP GMNI juga menekankan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum harus mampu menghadirkan rasa keadilan, menjaga persatuan nasional serta mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Menurut DPP GMNI, hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga berbagai persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.
DPP GMNI juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Semua pihak, termasuk pejabat negara, kelompok oligarki maupun aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya, harus diproses secara adil dan tegas.
DPP GMNI juga mendorong pemerintah untuk tetap menjaga subsidi bagi bahan bakar jenis pertalite dan biosolar serta menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia guna melindungi masyarakat kecil dan sektor usaha produktif.
DPP GMNI juga mengingatkan agar pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi apabila harga minyak dunia mengalami penurunan.
"Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945 serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi harus menjadi energi untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan," ucapnya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
