Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - DPR RI mendorong penguatan fasilitas pengujian dan standardisasi agar industri kecil dan menengah (IKM) lebih mudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mampu meningkatkan daya saing produk.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan kemudahan akses terhadap laboratorium pengujian menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian setelah pihaknya menemukan pelaku industri menengah masih menghadapi kendala dalam proses sertifikasi SNI.
"Ini salah satu temuan lapangan bahwa industri menengah mengalami kesulitan untuk sertifikasi SNI. Laboratorium uji belum tersedia di dekat mereka, sehingga membutuhkan waktu dan biaya lebih," katanya saat kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Ia mencontohkan, pelaku industri di Jawa Timur yang harus melakukan pengujian di Yogyakarta untuk memenuhi persyaratan SNI.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuat proses sertifikasi terhenti karena pelaku usaha harus menanggung tambahan biaya dan waktu.
Menurut dia, Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan basis industri yang besar semestinya memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang lebih lengkap sehingga kebutuhan standardisasi produk dapat dilayani di daerah ini.
"Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Badan Standardisasi Naional (BSN), bagaimana mendorong agar laboratorium di Jawa Timur ini lengkap. Jangan sampai produksi di satu provinsi terkendala SNI karena laboratoriumnya harus di provinsi yang jauh," katanya.
Dia menilai pemenuhan SNI penting untuk memperkuat daya saing produk industri termasuk ketika pelaku usaha ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri.
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan terdapat beberapa IKM pangan yang saat ini terkendala sertifikasi SNI karena jauhnya lokasi uji laboratorium.
Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah dan BSN untuk mendukung kemudahan sertifikasi SNI lantaran sektor IKM ini dapat berkontribusi mencapai target Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
"Ini memang dibutuhkan saat ini karena Presiden mengarah kepada swasembada pangan," ujarnya.
Selain itu, Komisi VI DPR juga menyoroti kondisi industri menengah yang masih menghadapi tekanan kenaikan biaya bahan baku dan penurunan serapan pasar.
Berdasarkan temuan lapangan, ketersediaan bahan baku masih ada, namun harganya mengalami kenaikan sekitar 12 persen.
Bambang pun mengimbau pelaku IKM memanfaatkan berbagai program pemerintah termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, serta daya saing usaha.
"Produksi masih berjalan, tetapi serapan di masyarakat di beberapa tempat memang mengalami penurunan," kata Bambang.
Pemilik PT Cahaya Agro Teknik Randa Rakawuri mengatakan pihaknya mengalami kesulitan dalam mendapat sertifikasi SNI lantaran harus ke Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta untuk melakukan uji laboratorium terhadap mesin-mesin yang diproduksi.
PT Cahaya Agro Teknik sendiri memproduksi mesin pertanian, mesin peternakan, mesin makanan dan minuman, hingga mesin pengolah limbah.
"Kami harus membawa mesin-mesin ke Yogyakarta sedangkan itu membutuhkan biaya besar. Apalagi kita tidak memiliki mesin ready stock, karena kita buat mesin kalau ada yang pesan karena keterbatasan modal," kata Randa lagi.
Baca juga: Komisi VII sepakati penambahan anggaran BSN perkuat sertifikasi UMKM
Baca juga: Legislator soroti minimnya UMKM yang kantongi sertifikat SNI
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
