Manokwari (ANTARA) - Komite III DPD RI mencatat kurang lebih lima kendala utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat yang perlu menjadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tersebut berjalan lebih optimal.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, Jumat, mengatakan tata kelola MBG perlu segera diperbaiki, sehingga penyelenggaraannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya peserta didik maupun kelompok rentan penerima manfaat.
“Permasalahan yang ditemukan di daerah akan menjadi topik pembahasan pada tingkat nasional supaya salah satu program prioritas Presiden Prabowo semakin lebih baik,” ujarnya.
Permasalahan pertama, kata dia, ketidaksesuaian data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diusulkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penerima manfaat di masing-masing wilayah kerap bermasalah.
Baca juga: BGN: 16 SPPG daerah 3T jangkau 7.177 penerima MBG di Papua Barat
Kondisi ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyediakan data siswa secara valid dan akurat, sehingga pihak SPPG mengalami kesulitan.
“Harusnya ada kerja sama level kementerian/lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah. Data penerima itu harus akurat, kalau begini bisa timbul data fiktif,” ujarnya.
Kedua, jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten belum mampu menjangkau seluruh peserta didik dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Ketiga, tingkat kemahalan yang berdampak pada biaya pengadaan dan distribusi bahan pangan.
BGN perlu mempertimbangkan penambahan dapur SPPG daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Papua Barat, karena hingga saat ini baru terdapat 16 dapur dengan jangkauan penerima manfaat kurang lebih sebanyak 7.177 orang.
“Biaya pengadaan bahan baku MBG yang tidak sesuai dengan tingkat kemahalan di daerah, terutama wilayah Papua, tentu memengaruhi kualitas makan itu sendiri,” ucap Filep.
Ia melanjutkan permasalahan keempat, yaitu pemberlakuan jam operasional di masing-masing dapur SPPG telah melewati ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan, bahkan Sabtu maupun Minggu tetap beroperasi menyiapkan segala kebutuhan.
Permasalahan terakhir berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran belanja kebutuhan bahan baku MBG setiap hari dibebankan kepada pihak SPPG, padahal kegiatan dimaksud dilakukan oleh para mitra yang sudah bekerja sama.
“Berkaitan dengan beban tanggung jawab ini, kami akan bahas bersama Kepala BGN supaya bisa mempertegas peran dan fungsi SPPG, termasuk mitra,” ujarnya.
Baca juga: BGN Papua Barat optimalkan pangan lokal untuk MBG
Baca juga: MBG diimbau tetap disalurkan meski ada SPPG kena sanksi stop sementara
Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa menjelaskan indeks kemahalan di tujuh kabupaten bervariasi. Misalnya, Manokwari saat ini Rp13 ribu, namun masih dapat memperoleh suplai sayuran dari Pegunungan Arfak.
Lima kabupaten lainnya, seperti Kaimana Rp13 ribu, Teluk Wondama Rp14 ribu, Teluk Bintuni dan Fakfak rata-rata Rp16 ribu belum mampu menjawab permintaan stok bahan baku setiap hari karena harus didatangkan dari luar daerah.
“Seperti daging ayam itu dari luar Papua Barat. Harusnya rata-rata tingkat kemahalan Rp20 ribu supaya bisa menjawab kesulitan di daerah,” ujarnya.
Erika juga mengakui kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ketika menghadapi kendala terkait data peserta didik yang akan diakomodasi sebagai penerimaan manfaat Program MBG.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
