Jakarta (ANTARA) - Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 yang disampaikan Menlu Sugiono pada Rabu, 14 Januari, menandai suatu kesadaran penting dalam politik luar negeri Indonesia.
Sugiono menegaskan bahwa dunia yang dihadapi saat ini bukan lagi dunia yang stabil secara normatif, apalagi patuh pada aturan. Konflik bersenjata meluas, multilateralisme tersendat, dan hukum internasional kerap kalah oleh kalkulasi kekuatan negara besar.
Dalam konteks inilah, penekanan pada diplomasi ketahanan (resilience diplomacy), yang dipaparkan Menlu Sugiono merupakan respons strategis Indonesia atas perubahan mendasar dalam tatanan global yang digambarkan dengan multiplex world order.
Konsep multiplex world order, yang dikonseptualisasikan Amitav Acharya dalam artikel After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order (2017), menggambarkan dunia tanpa pusat tunggal kekuasaan dan tanpa satu set norma yang disepakati secara universal.
Multilateralisme yang rapuh
Acharya, seorang profesor Hubungan Internasional terkemuka dari American University kelahiran India, menggunakan metafora bioskop multiplex untuk menggambarkan tatanan dunia kontemporer, di mana tidak ada satu layar utama, tidak ada satu cerita dominan, dan tidak ada satu penonton yang sepenuhnya mengendalikan jalannya film.
Demikian pula politik global bergerak melalui banyak arena, aktor, dan norma yang berjalan paralel dan sering kali saling tumpang tindih, bahkan bertabrakan.
Dengan demikian, politik global bergerak dalam banyak arena sekaligus, dengan aktor, kepentingan, dan aturan yang berbeda-beda. Tidak ada satu kekuatan yang benar-benar mampu menetapkan agenda global secara konsisten, sekaligus tidak ada institusi internasional yang cukup kuat untuk menegakkan kepatuhan.
Dunia menjadi lebih terfragmentasi, lebih transaksional, dan pada saat yang sama lebih tidak pasti. Sikap unilateralisme yang ditunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belakangan ini paling tidak menggambarkan kondisi tersebut.
Dalam dunia multiplex versi Acharya, multilateralisme memang tidak runtuh, tetapi terfragmentasi secara normatif dan institusional. Negara-negara tetap hadir dalam forum global, namun lebih sebagai arena negosiasi kepentingan daripada sebagai ruang penegakan norma.
Karena itu, bagi negara, terutama negara menengah (middle power) seperti Indonesia, tidak bisa lagi menggantungkan keamanan dan kepentingannya pada tatanan global yang kian rapuh. Sebaliknya, negara dituntut untuk membangun agency sendiri melalui ketahanan domestik, kapasitas adaptif, dan fleksibilitas strategi.
Sejalan dengan itu, Menlu Sugiono menegaskan bahwa kita hidup di tengah dunia yang semakin kompleks, penuh ketidakpastian, dan sering kali tidak ramah terhadap aturan internasional. Pernyataan ini kemudian menjadi pijakan konseptual bagi arah diplomasi Indonesia ke depan.
Dalam dunia multiplex, diplomasi tidak lagi bisa bertumpu semata pada moral persuasion atau kepercayaan pada mekanisme global, melainkan harus berangkat dari kekuatan internal negara.
Diplomasi ketahanan Indonesia, karena itu, bukan penolakan terhadap multilateralisme, melainkan adaptasi rasional negara menengah untuk menjaga otonomi strategis di tengah tatanan dunia yang kehilangan pusat. Ketahanan tidak lagi dipahami sebagai isu domestik yang terpisah dari politik luar negeri, melainkan sebagai fondasi utama diplomasi itu sendiri.
Diplomasi adaptif
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
