Mataram (ANTARA) - Pagi di pesisir Mandalika selalu sibuk oleh detak geliat pariwisata. Gelombang kecil memecah pantai, sementara jauh di ujung teluk, struktur besi dermaga kapal cepat tampak semakin jelas dari hari ke hari.
Proyek yang sempat berjalan lambat itu, kini menempuh fase penentu, yakni berpacu menuju target operasional pada 2026.
Dermaga ini bukan sekadar infrastruktur laut. Ia adalah pintu baru yang diharapkan memutus hambatan konektivitas dan membuka arteri wisata antara Mandalika dan Bali.
Dalam uji coba pada 2022, rute kapal cepat Sanur-Mandalika sempat mengantar ribuan penumpang dalam waktu singkat, membuktikan potensi yang besar, namun operasionalnya berhenti karena masalah perizinan dan kesiapan fasilitas.
Kini, pembangunan kembali menunjukkan arah yang lebih terukur. Fisik dermaga mencapai sekitar 70–75 persen pada akhir 2025, dan rangkaian perizinan, mulai amdal, ruang laut, hingga izin sandar kapal cepat, tengah diproses berlapis antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Dengan studi kelayakan rampung dan dukungan pihak swasta sebagai pengembang, tinggal satu pertanyaan yang menggantung, mampukah dermaga ini menjawab ambisi besar Mandalika sebagai kawasan pariwisata kelas dunia?
Proyek ini penting ditelaah karena kehadirannya berada di simpul strategis antara kebutuhan industri pariwisata, tuntutan percepatan konektivitas, dan besarnya investasi negara di kawasan ekonomi khusus tersebut.
Dermaga kapal cepat akan menjadi tol laut pendek yang menghubungkan dua episentrum wisata nasional, yakni Bali dan Mandalika, Lombok, serta menjadi bagian dari skenario besar yang telah menelan investasi publik lebih dari Rp5,7 triliun di kawasan itu.
Infrastruktur menentukan arah masa depan Mandalika, tetapi apakah cukup dengan membangun dermaga? Tulisan ini menyusuri tantangan yang ada, peluang yang terbuka, dan refleksi mengapa keberhasilan proyek ini musti ditopang lebih dari sekadar beton dan izin.
Konektivitas
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dirancang bukan hanya sebagai lokasi ajang kelas dunia, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam industri pariwisata, kualitas objek wisata sering kalah penting dibandingkan kemudahan akses. Di sinilah dermaga kapal cepat memegang peran krusial.
Rencana rute Sanur–Mandalika dapat memangkas waktu tempuh wisatawan dari Bali menjadi sekitar dua jam.
Dengan jutaan wisatawan yang sudah berada di “pintu depan”, Mandalika hanya butuh kendaraan yang mengantar mereka ke halaman rumah.
Pengalaman 2022 memberi bukti bahwa permintaan sangat tinggi karena kapal penuh, trip padat, dan respons pasar luar biasa. Artinya, pasar sudah ada, tinggal infrastrukturnya yang harus ditegakkan.
Data investasi menunjukkan kesungguhan negara dan pengelola kawasan untuk menjadikan Mandalika sebagai objek wisata bertaraf internasional.
Realisasi investasi 2025 mencapai Rp14,66 miliar pada semester pertama, di tengah target hampir Rp537 miliar. Angka itu memang masih jauh dari target, namun memberi sinyal gerak.
Selain itu, KEK Mandalika telah menyerap lebih dari 19 ribu tenaga kerja dan mengelola ratusan hektare lahan yang terus dikembangkan berdasarkan zona-zona prioritas.
Tetapi investasi fisik saja tidak cukup. Akademisi Politeknik Pariwisata Negeri Lombok menggarisbawahi masalah klasik bahwa kesiapan SDM dan perilaku sosial yang belum selaras dengan standar objek wisata kelas dunia.
Infrastruktur bisa dibangun dengan kontraktor, tetapi standar pelayanan harus dibangun lewat pelatihan dan perubahan perilaku. Tanpa itu, bahkan fasilitas terbaik bisa kehilangan daya dobrak.
Di sisi lain, perizinan menjadi persoalan yang berulang. Izin operasional dermaga apung dan kapal cepat sering kali tersangkut tahap demi tahap karena aspek keselamatan.
Asosiasi operator kapal cepat meminta dermaga selesai 100 persen sebelum berlayar, dan kementerian teknis menuntut jaminan keamanan sepenuhnya.
Dari sisi regulator, kehati-hatian adalah keniscayaan; namun dari sisi pariwisata, waktu adalah peluang. Keduanya harus bertemu di tengah.
Ini mendorong pertanyaan mendasar, apakah KEK Mandalika sudah memosisikan konektivitas laut sebagai prioritas strategis? Jika iya, percepatan perizinan harus dirumuskan, tanpa mengabaikan keselamatan.
Sistem koordinasi pusat, provinsi, dan kabupaten perlu lebih solid agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
