Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik sebanyak 641 kepala sekolah di kompleks Gedung Sate Bandung, Rabu ini, dengan mengusung format kewilayahan, yakni kepala sekolah ditempatkan di wilayah tempat tinggalnya atau domisilinya.
"SK sudah dibagikan ke para Kepsek. Kini, ada perubahan format di kepala sekolah, walaupun belum semua ya saya lihat, yaitu kepala sekolah harus jadi kepala sekolah di wilayahnya," kata Dedi usai pelantikan Kepsek di Gedung Sate Bandung.
Dedi menjelaskan, kepala sekolah harus menjabat di sekolah yang berada di satu kabupaten, bahkan satu kecamatan. Tidak boleh ada yang menjabat di kabupaten berbeda.
Hal ini, kata Dedi, agar saat menjabat, kepala sekolah memiliki kedekatan emosional dalam bekerja di sekolahnya.
"Agar memiliki kedekatan emosional. Nah jika tidak sesuai domisili mohon SK-nya sudah diberikan boleh dong SK-nya dikembalikan kalau tidak sesuai," ujarnya.
Jika memang penempatannya salah dan harus diperbaiki, kata Dedi, maka harus diperbaiki. Karenanya, Dedi meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Jawa Barat berkomunikasi dan melakukan pengecekan ulang.
"Jangan hanya sekedar menerima rekomendasi dari UPTD, karena, belum tentu UPTD ini objektif," ucapnya.
Baca juga: KDM sebut desa kini kehilangan sosok ketokohannya
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto, menjelaskan 641 kepala sekolah yang baru dilantik Rabu ini, adalah gabungan antara yang dirotasi dengan yang dipromosi sejumlah 215 orang.
Pada pelantikan kali ini, kata Purwanto, ada upaya mendekatkan para Kepsek ke alamat domisilinya. Khususnya adalah mereka yang mengalami rotasi, setidaknya ke kabupatennya masing-masing.
"Kemudian yang promosi, memang yang promosi ya mengisi yang kosong. Ada kluster A, B, C mungkin yang promosi sementara karena baru, itu di kluster C," kata Purwanto.
Purwanto mengungkapkan ada beberapa Kepsek yang tidak bisa kembali ke kabupaten domisilinya, yang dikarenakan di daerah itu tak ada lagi sekolah yang lowong, sehingga terjadi surplus jumlah kepala sekolah, seperti di Kabupaten Sukabumi.
Akhirnya, ketika ada rotasi seperti saat ini, ada beberapa kepala sekolah yang belum bisa langsung masuk dan masih ditempatkan di luar Kabupaten Sukabumi.
"Tapi mereka mendekat ke kabupaten Sukabumi gitu. Nah ini seperti itu polanya. Yang promosi juga demikian, ketika kuota di situnya penuh, maka ditempatkan di kabupaten yang bertetangga," ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Purwanto, kebijakan Pemprov Jabar ingin mendekatkan para kepala sekolah ke wilayah domisilinya masing-masing, dan saat ini mayoritas sudah terlaksana.
"Mayoritas sudah bisa ditempatkan di kabupatennya masing-masing, walaupun belum 100 persen. Masih ada beberapa orang lah, karena kabupaten tersebut sudah penuh," tutur Purwanto.
Baca juga: Dedi tempatkan ASN jadi TU SMA/SMK imbas transfer ke Jabar berkurang
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
