Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menekankan pentingnya penerapan kebijakan berbasis sains (science-based policy) dalam memperkuat resiliensi kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Ia pun mengapresiasi Program Ekspedisi Patriot yang diimplementasikan oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans) karena mampu memetakan potensi sekaligus mengadopsi kearifan lokal guna meningkatkan kontribusi area transmigrasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Transmigrasi tidak hanya selesai dengan teknologi, tetapi bagaimana kita membangun kekuatan resiliensi masyarakat, resiliensi alam, demografi, hingga sosial budaya,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Riset dan Rekomendasi Kebijakan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2025 di Jakarta, Selasa.
Arif menuturkan, pelaksanaan transmigrasi di era modern kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Memasuki era 5.0, pembangunan kawasan transmigrasi harus memenuhi tiga aspek utama, yakni resiliensi (resilience), keberlanjutan (sustainability), dan kemanusiaan (humanity).
Ia mengatakan, tersedianya data yang valid dan riset yang mendalam menjadi fondasi agar kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran dan dapat memenuhi ketiga aspek kunci tersebut.
Ia pun menilai Program Ekspedisi Patriot telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat dan teknologi tepat guna yang relevan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan.
Pihaknya pun mendukung penuh upaya Kementrans untuk menjadikan data ilmiah sebagai basis pengambilan keputusan, sehingga transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh.
Baca juga: Kementrans kembangkan wirausaha wisata di Transmigrasi Tanjung Banun
“Kami terus mendorong riset (program) transmigrasi dalam perspektif yang holistik, mulai dari penyiapan pemukiman masyarakat transmigran, kemudian riset proses pemindahan dan penempatan masyarakat transmigran, riset asimilasi masyarakat lokal dan masyarakat transmigran, serta riset pengembangan (program) transmigrasi,” kata Arif Satria.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan sekaligus Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN Anugerah Widiyanto menyoroti pentingnya strategi investasi yang spesifik berdasarkan karakteristik wilayah.
Ia menyampaikan bahwa pendekatan investasi di kawasan transmigrasi tidak bisa diseragamkan karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan potensi tersendiri.
Ia mencontohkan, wilayah Sulawesi membutuhkan penguatan hilirisasi sumber daya strategis dan agroindustri, wilayah Kalimantan memerlukan kemudahan akses dan penguatan nilai tambah, sedangkan wilayah Nusa Tenggara membutuhkan investasi terhadap ekonomi lokal dalam skala menengah yang adaptif pada kondisi wilayah yang kering.
Anugerah pun menyarankan Program Ekspedisi Patriot Bakti Nusantara yang rencananya mulai diselenggarakan pada tahun depan agar dapat menjadi sarana penyiapan fase pra-investasi di kawasan transmigrasi.
Ia menyatakan, program tersebut bisa difokuskan untuk meningkatkan akses layanan dasar, memperkuat ketahanan ekologi, serta memastikan kesiapan kelembagaan, hukum, dan sosial di kawasan transmigrasi sebelum masuknya investasi.
"Skema Bakti Nusantara ini merupakan instrumen yang strategis untuk memastikan bahwa transformasi kawasan (transmigrasi) berjalan adil, bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi bagi keberhasilan investasi," ucap Anugerah Widiyanto.
Baca juga: Tim Ekspedisi Patriot UI rekomendasikan model kelembagaan ekonomi
Baca juga: Hasil riset Ekspedi Patriot jadi rekomendasi bagi kebijakan Kementrans
Baca juga: Khofifah: Transformasi transmigrasi 5T perkuat pemerataan pembangunan
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
