Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan keuangan negara sebagai instrumen strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham-Imipas), Kementerian Hukum (Kemenhum), Kementerian HAM (Kemen-HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
“Prinsip keberlanjutan telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik,” katanya sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Nyoman menegaskan bahwa prinsip ESG telah bertransformasi bagi pemerintah dari sekadar kepatuhan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan publik.
Baca juga: BPK sebut penguatan fungsi reviu oleh APIP tentukan capaian opini LKKL
Melalui pemeriksaan LK tahun ini, BPK berharap terjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh satuan kerja, tersusunnya rekomendasi yang bermanfaat, serta terwujudnya komitmen bersama untuk melaksanakan perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, dia turut mengapresiasi atas komitmen dan kerja sama para pimpinan kementerian dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.
Dia menekankan bahwa pemeriksaan BPK tak semata berorientasi pada temuan, tetapi pada perbaikan berkelanjutan yang berdampak luas bagi pembangunan nasional.
"Kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujar Anggota I BPK.
Baca juga: BPK: Realisasi PNPB Kemenhub dan Kejaksaan Agung di atas 75 persen
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Wamenko Kumham-Imipas Otto Hasibuan, dan Wamen Imipas Silmy Karim.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
