Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong penguatan infrastruktur dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kepulauan Bangka Belitung guna meningkatkan keandalan layanan energi di wilayah kepulauan tersebut.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menyampaikan hal tersebut menyusul temuan lapangan terkait kendala distribusi BBM.
“Hasil mitigasi di lapangan, ada beberapa hal bagaimana menyelesaikan perihal distribusi BBM. Pertama, Pertamina Patra Niaga perlu memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi antrean kapal yang menghambat distribusi,” kata Bambang berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.
Dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Bangka Belitung, Kamis (12/2), Bambang menyebut faktor lain yang memengaruhi distribusi adalah kondisi alur sungai dengan tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Karena itu, BPH Migas mendorong kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Pelindo dalam melakukan pengerukan alur pelayaran.
Baca juga: Tingkatkan lifting migas, pemerintah andalkan teknologi lanjutan
"Kita mendorong supaya Pertamina Patra Niaga bisa melakukan kerja sama dengan Pelindo untuk melakukan pengerukan," ujar dia.
Selain distribusi, Bambang juga menyinggung keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan BBM di Integrated Terminal Pangkal Balam yang telah beroperasi sejak 1970, sementara kebutuhan energi masyarakat terus meningkat.
“Kapasitas tangki menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan BBM di Bangka Belitung. Jika pembenahan tata kelola, pengerukan alur, dan penguatan kapasitas penyimpanan dilakukan, potensi antrean bisa kita atasi,” tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan pentingnya keandalan layanan energi menjelang tiga momentum besar di Bangka Belitung, yakni Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri.
Baca juga: Jelang Ramadhan, BPH Migas pastikan stok BBM nasional aman
“Yang terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab moral, termasuk layanan BBM, LPG 3 kg, dan listrik,” ucap Bambang Patijaya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, sejumlah anggota Komisi XII DPR RI, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, serta Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
