Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada akhir November 2025 menegaskan pentingnya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang inklusif, khususnya bagi anak dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sebagai contoh hingga Selasa (13/1) kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang belum dapat berlangsung optimal karena sekitar 80 persen dari total 77 ruangan dan halaman sekolah masih tertutup lumpur dan material banjir.
Banjir dengan ketinggian muka air mencapai sekitar empat meter tersebut merusak hampir seluruh sarana dan prasarana sekolah yang selama ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas peserta didik penyandang disabilitas.
Menurut Abdul, kondisi tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan khusus merupakan objek vital berisiko tinggi yang membutuhkan perlindungan berlapis dalam kebijakan PRB, mulai dari mitigasi struktural, kesiapsiagaan berbasis komunitas, hingga pemulihan yang menjamin keberlanjutan layanan pendidikan inklusif pascabencana.
Proses pemulihan SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat setempat sejak air banjir surut.
Baca juga: BNPB dorong setiap daerah bentuk Forum PRB
Pembersihan diawali dari musala di tengah kompleks sekolah yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat ibadah sekaligus ruang aman, titik kumpul, dan pusat koordinasi evakuasi dalam kondisi darurat.
Pemulihan musala dinilai penting untuk memastikan tersedianya ruang yang relatif aman dan mudah diakses bagi siswa dengan berbagai ragam disabilitas.
Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan pembersihan akses antarruang guna mengembalikan konektivitas lingkungan sekolah. Ketebalan lumpur yang mencapai lebih dari 30 centimeter membuat proses pembersihan membutuhkan alat berat berupa ekskavator yang didatangkan dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar juga dilakukan melalui pembangunan sumur bor oleh TNI untuk menjamin ketersediaan air bersih.
Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Badan Zakat Nasional (Baznas) membantu pembersihan ruang kelas, penyediaan logistik, serta dukungan permakanan bagi guru dan relawan, sementara masyarakat sekitar membuka lorong-lorong akses yang dimanfaatkan sebagai ruang belajar darurat.
Abdul menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan dan juga bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi dalam kebijakan PRB nasional.
Baca juga: PMI edukasi kesiapsiagaan bencana bagi siswa SLB pada Bulan PRB
Baca juga: Kemendikdasmen: Seluruh sekolah sudah miliki pedoman PRB terhadap anak
Baca juga: BNPB luncurkan panduan teknis pembentukan rumah ibadah tangguh bencana
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
